Tak Serentak, Pilkada di Aceh Tetap akan Digelar Tahun 2022

Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh telah resmi menetapkan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2022 usai menggelar rapat pleno dengan komisi independen pemilihan tingkat kabupaten dan kota seluruh Aceh. Rapat serta penetapan itu dilakukan di Aula Kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh, pada Selasa (19/1/2021).

“Kita sepakat semua dan sudah kita tanda tangani tahapan tersebut,” kata Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, Syamsul Bahri, pada Rabu (20/1/2021).

Tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2022 telah dituangkan dalam Salinan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP/01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

Sebelum rapat pleno penetapan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tahun 2022, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh bersama komisi independen pemilihan kabupaten kota juga melakukan rapat koordinasi dan singkronisasi serta pencermatan tahapan. Tujuan agar nantinya tidak ada tahapan-tahapan yang saling bertabrakan antara tahapan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2022 telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. Selanjutnya, akan dilakukan rapat koordinasi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, gubernur Aceh, serta dilakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Jika semua tahapan dan jadwal yang diusulkan telah disahkan, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan mulai dilakukan pada April 2021 untuk tahap pertama hingga waktu pemilihan dilakukan 2022 mendatang.

“April nanti dimulai (tahapan) sampai nanti hari H pada 17 Februari 2022,” ungkap Syamsul Bahri.

Sementara, terkait belum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat, Syamsul menyampaikan, jika Pemerintah Provinsi Aceh beserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan berkoordinasi, termasuk juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum sesuai surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 270.

Sehubungan dengan itu, apabila terjadi perubahan terkait  pemilihan kepala daerah di kemudian hari, pihak Komisi Independen Pemilihan dikatakan Syamsul, akan menyesuaikannya. Begitu juga mengenai mekanisme pemilihan, jika masih dalam kondisi pandemik COVID-19 maka Komisi Pemilihan Umum yang akan mengaturnya.

“Nanti kita lihat kalau ada perubahan kita sesuaikan, kita sinergikan dengan perubahan-perubahan nanti.”