Targetkan Indonesia Emas 2045, Airlangga Paparkan Strategi Pemerintah

28 Agu 2023, 19:00 WIB

Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08), yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketua dan para anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Dok. Golkar)

Jakarta, IDN Times -- Kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang kian solid, ditandai dengan indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17 persen pada kuartal 2-2023 akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Melalui Visi ini, Indonesia menargetkan predikat sebagai high income country dapat terwujud menjelang tahun 2045.

Dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045, di antaranya memiliki PDB Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.

“Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6 persen sampai 7 persen. Namun, salah satu yang menjadi catatan, yaitu ICOR (incremental capital output ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi, yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,” ujar Menko Airlangga.

1. Indonesia akan mengandalkan sumber daya manusia yang berada di puncak bonus demografi

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

“Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai,” ujar Menko Airlangga.

2. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur melalui program dan proyek strategis nasional di seluruh wilayah Indonesia

Menko Airlangga berbicara dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08). (Dok. Golkar)

Selanjutnya, modal sumber daya alam yang sangat besar, di antaranya 125,57 juta hektar kawasan hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui program dan proyek strategis nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia juga turut aktif berperan dalam kerja sama internasional. Tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun 2023 dengan keketuaan ASEAN. Saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk dapat bergabung dengan OECD sebagai salah satu ikhtiar mempercepat transformasi kita menjadi negara maju.

3. Pemerintah akan mengimplementasikan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi

Lebih lanjut, berbagai implementasi konkret strategi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi, di antaranya kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui devisa hasil ekspor (DHE), penguatan daya beli, dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.

“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat, dan makmur,” kata Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua dan para anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (WEB)

*Artikel ini merupakan kerja sama Partai Golkar dan IDN Times