Menhaj Gus Irfan: Petugas Haji Bukan Titipan, Seleksi Bakal Dirombak
- Menhaj M. Irfan Yusuf menegaskan rekrutmen petugas haji akan dirombak total untuk menghapus praktik nepotisme dan memastikan seleksi berbasis kompetensi, integritas, serta kesiapan mental.
- Kemenhaj menerapkan sistem pelatihan terintegrasi bagi petugas haji dengan fokus pada kemampuan lapangan, penanganan krisis, komunikasi publik empatik, dan koordinasi lintas sektor di Tanah Suci.
- Asrama Haji Makassar ditargetkan menjadi role model layanan haji Indonesia Timur dengan sistem pelayanan tertata dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah secara aman dan bermartabat.
Makassar, IDN Times — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersiap melakukan "bersih-bersih" besar-besaran di tubuh penyelenggara haji. Mengingat krusialnya pendampingan jemaah di Tanah Suci, Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa tata kelola rekrutmen petugas haji akan dirombak total guna memutus mata rantai praktik nepotisme.
Pernyataan tegas ini disampaikan Menhaj saat memimpin agenda Evaluasi Layanan Embarkasi dan Debarkasi Ujung Pandang (UPG) sekaligus Pembinaan ASN Kemenhaj di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan.
1. "Petugas Haji bukan ruang titipan"
Menhaj menyadari bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun, ujung tombak pelaksanaannya ada di tangan para petugas di lapangan. Oleh karena itu, ia memberikan warning keras agar rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tidak dijadikan ajang bagi-bagi jatah.
"Petugas haji bukan ruang titipan. Petugas haji adalah amanah pelayanan yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab," tegas Menhaj di hadapan jajarannya.
Ke depannya, proses seleksi PPIH Kloter maupun Petugas Haji Daerah (PHD) akan menerapkan standar kelulusan yang jauh lebih ketat. Parameter seleksi murni akan berbasis pada kompetensi, integritas, rekam jejak kesehatan yang prima, rekam jejak pelayanan, serta—yang paling krusial—kemampuan mental untuk bekerja di bawah tekanan tinggi (under pressure).
Khusus untuk Petugas Haji Daerah (PHD), Kemenhaj mewajibkan mereka untuk benar-benar memahami kondisi sosiologis dan kebutuhan jemaah di wilayahnya, terutama kelompok rentan dan lanjut usia (lansia). PHD harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara jemaah, kloter, dan pemerintah daerah.
2. Terintegrasi dan komando satu pintu
Mendapatkan SDM yang unggul saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan pelatihan yang taktis. Menhaj menginstruksikan agar sistem pelatihan PPIH di tingkat embarkasi dibangun secara terintegrasi dan berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving).
Materi pelatihannya tidak akan melulu soal ritual ibadah. Para calon petugas wajib menguasai skill lapangan seperti penanganan krisis kesehatan darurat, pelindungan jemaah, cara komunikasi publik yang berempati, koordinasi Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ), sistem jalur cepat (Makkah Route), hingga penguasaan instrumen digital seperti aplikasi Nusuk dan pelaporan elektronik.
Sesampainya di Tanah Suci, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh. "Ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan PHD harus bekerja dalam satu sistem komando pelayanan guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan pendampingan yang optimal," imbau Menhaj.
3. Asrama Haji Makassar jadi Role Model
Reformasi SDM ini sejalan dengan komitmen Kemenhaj untuk menutup rapat ruang-ruang penyimpangan yang merugikan jemaah, mulai dari pungutan liar, manipulasi data, hingga praktik percaloan badal haji dan pembayaran dam yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam rangkaian evaluasi tersebut, Menhaj juga menaruh harapan besar pada kesiapan fasilitas keberangkatan di kawasan Indonesia Timur. Ia menargetkan Asrama Haji Makassar (Sudiang) bisa naik kelas menjadi role model atau percontohan layanan haji yang paripurna.
"Asrama Haji Makassar harus menjadi model layanan haji Indonesia Timur. Semua proses harus tertata sejak jemaah masuk asrama, berangkat ke bandara, terbang ke Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, nyaman, dan bermartabat," tutup Menhaj.
