Tarif Trump soal Transaksi Digital Bertentangan dengan Perpres Publisher Rights?

Khusus di butir 3.3 disebutkan, Indonesia harus berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum membuat perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang membahayakan kepentingan AS.

Selanjutnya di butir 3.4 tentang syarat masuk pasar, tertulis:

1. Indonesia tidak akan memberlakukan syarat atau menegakkan kewajiban apa pun yang mengharuskan warga negara AS untuk mentransfer atau memberikan akses ke teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan hak milik lainnya, atau untuk membeli, menggunakan, atau memberikan preferensi kepada teknologi tertentu, sebagai syarat untuk melakukan bisnis di wilayahnya. Pasal ini tidak berlaku untuk pengadaan pemerintah.

2. Pasal ini tidak menghalangi badan pengatur atau otoritas peradilan suatu Pihak untuk meminta seseorang dari Pihak lain untuk menyimpan dan menyediakan kode sumber perangkat lunak, atau algoritma yang dinyatakan dalam kode sumber tersebut, kepada badan pengatur untuk investigasi, inspeksi, pemeriksaan, tindakan penegakan hukum, atau proses peradilan tertentu, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pengungkapan tanpa izin.

selanjutnya butir 3.5 berbunyi:

"Indonesia tidak akan mengenakan pajak bea cukai atas transmisi elektronik, termasuk konten yang ditransmisikan secara elektronik, dan akan mendukung adopsi multilateral atas moratorium permanen terkait kepabeanan pada transmisi elektronik di WTO segera dan tanpa syarat. Untuk kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak akan menghalangi Indonesia untuk mengenakan pajak internal, biaya, atau perubahan lain pada transmisi elektronik dengan cara yang tidak bertentangan dengan Pasal I dan III GATT 1994 atau Pasal II dan XVII Perjanjian Umum Perdagangan WTO."

Apa yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai Publisher Rights.

Dalam Perpres Publisher Rights yang ditetapkan pada 20 Februari 2024 oleh Presiden Joko Widodo waktu itu, perusahaan platform digital (seperti Google, Meta, dll) diwajibkan bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia untuk mendorong produk jurnalistik yang berkualitas serta menjamin ada kompensasi berkeadilan dari perusahaan platform digital untuk perusahaan pers. Dengan kata lain, perusahaan platform digital tidak merugikan media konvensional, memastikan keadilan ekonomi, dan menghargai karya jurnalistik. Untuk itu, platform digital wajib memberikan kompensasi atas penggunaan berita oleh perusahaan pers melalui lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data, atau bentuk lain yang disepakati.

Kewajiban platform digital ini tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024. Khusus di Pasal 7 disebutkan kewajiban bagi hasil dan bagi data.

Berikut bunyi Pasal 7 Perpres Nomor 32 Tahun 2024:

(1) Kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam perjanjian.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. lisensi berbayar;

b. bagi hasil;

c. berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau

d. bentuk lain yang disepakati.

(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, Perpres tersebut mengatur hubungan bisnis antara platform digital dengan penerbit.

"Perpres ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan," ujar dia dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Perpres Publisher Rights untuk Siapa?’ pada Jumat (1/3/2024) lalu.

Terkait keberadaan Perpres Publisher Rights, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers telah mendorong Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, untuk membentuk Komite Publisher Rights secara terbuka, partisipatif, serta akuntabel, dengan menekankan integritas proses maupun hasilnya.

"Untuk itu, Dewan Pers dan kementerian terkait harus memastikan gugus tugas yang dibentuk untuk melakukan seleksi anggota komite bekerja dengan transparan dan akuntabel," demikian seruan koalisi dalam keterangan resminya, Kamis (7/3/2024).