TAUD: Vonis Ringan Pelaku Penyiram Air Keras Bukti Sidang Sandiwara

Poin lainnya yang menjadi sorotan TAUD soal pernyataan Hakim Militer, Mayor Laut M. Zainal Abidin, yang menuding Andrie Yunus telah melecehkan pengadilan militer karena tak menunjukkan itikad baik untuk memberikan kesaksian secara luring atau daring.

Jane menilai, TNI coba mengalihkan fokus perkara dari tindak pidana yang dilakukan oleh empat pelaku kepada korban.

"Sehingga, Andrie Yunus seolah-olah diadili dalam pengadilan ini," kata Jane.

Dia mengatakan, sidang yang sudah digelar sejak 29 April 2026 itu tidak mengedepankan perspektif korban karena yang terjadi justru pengadilan militer coba melindungi institusi TNI.

TAUD juga menyoroti motif keempat pelaku yang menyiram air keras untuk memberi pelajaran terhadap Andrie Yunus sehingga pihaknya menduga kuat TNI ingin menghukum Wakil Koordinator KontraS tersebut di luar proses hukum.

Anggota TAUD lainnya, Nabil Hafizhurrahman, menyayangkan perintah dari hakim agar memusnahkan sejumlah barang bukti, termasuk tumbler yang digunakan untuk menampung air keras. Sebab, barang bukti itu dapat digunakan oleh pihak kepolisian untuk tetap mengusut pelaku lain yang belum terungkap lewat proses peradilan militer. Apalagi putusan praperadilan yang dibacakan pada 2 Juni 2026 itu memerintahkan Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan pengusutan terhadap pelaku lain yang terlibat.

"Barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, padahal barang bukti akan dipakai lebih lanjut di kepolisian untuk mengusut para pelaku lainnya yang kami duga ada 16 orang atau lebih. Termasuk pelaku dari unsur militer dan sipil," kata Nabil.

Dari hasil putusan itu, seolah-olah mengindikasikan pengadilan militer terpisah dari peradilan pidana terpadu yang jadi dasar bagi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurut TAUD, usai adanya putusan praperadilan, barang bukti kasus teror air keras seharusnya dikembalikan ke pihak kepolisian.

"Bukan hanya karena didasari ada permintaan dari Polda Metro Jaya, melainkan putusan praperadilan juga memiliki kekuatan hukum di tingkat kepolisian," kata dia.

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan empat anggota BAIS TNI terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan direncanakan lebih dulu terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 ,5 hingga 3 tahun. Perbedaan vonis ini lantaran adanya perbedaan peran yang dilakukan para terdakwa. Keempat terdakwa yang dihadirkan di ruang sidang yakni Sersan Dua Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III) dan Lettu Pas Sami Lakka (terdakwa IV).

"Terdakwa I Sersan Edi Sudarko, terdakwa II, Budhi Hariyanto Widhi Cahyanto, terdakwa III Nandala Dwi Prasetya dan terdakwa IV Sami Lakka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan lebih subsider, turut serta melakukan penganiyaan yang menimbulkan luka berat dengan perencanaan lebih dulu," kata Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang pada Rabu.

"Mempidana dengan a) terdakwa I, pidana pokok penjara selama 3 tahun, dikurangkan dari masa penahanan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa II, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangkan selama terdakwa berada di dalam kurungan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa III pidana penjara selama 2 tahun, dikurangkan dari pidana yang telah dijalani, dan terdakwa IV pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangkan dari pidana yang telah dijalani," lanjut Fredy.

Dengan demikian, hanya dua anggota TNI yang dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dua anggota TNI lainnya dapat kembali bertugas. Selain itu, keempat terdakwa tidak diminta untuk membayar biaya restitusi kepada korban.