Tembak Warga hingga Tewas, Polisi di NTT Hanya Dijatuhi Sanksi Mutasi

09 Jan 2023, 07:35 WIB

Ilustrasi garis polisi. (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Anggota Buser Polres Belu, Polda NTT, Brigpol RBS, yang menembak daftar pencarian orang (DPO) Novarius Dersonaris Lau hingga meninggal dunia saat pengejaran, dijatuhi sanksi mutasi secara demosi selama lima tahun.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy mengatakan, RBS sebelumnya dijatuhi sanksi ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari kerja di Rutan Tahti Polda NTT.

“Baru kemudian menjalani sidang kode etik, dengan putusan dimutasikan secara demosi selama lima tahun,” katanya, dilansir ANTARA, Senin (9/1/2023).

Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan, dan penurunan eselon, serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah berbeda.

1. Sidang etik digelar pada 2022

Ilustrasi TKP (IDN Times/Arief Rahmat)

Dari hasil sidang kode etik diketahui, Brigpol RBS melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, dan atau Pasal 5 huruf C tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang Kode etik itu dilakukan pada Rabu (28/12/2022) yang dipimpin Kasubbidwabprof Bidang Propam Polda NTT AKBP I Ketut Wiyasa.

Putusan KKEP berupa sanksi etika dan sanksi administratif, yakni perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf di hadapan pimpinan sidang KEPP, serta pihak yang dirugikan.

2. Sempat ada upaya damai kedua pihak

Ilustrasi hukum dan undang-undang (IDN Times/Sukma Shakti)

Kasus ini, menurut Ariasandy, sebenarnya sudah ada proses damai antara kedua pihak, namun Bidang Propam Polda NTT memutuskan tetap memproses kasus itu untuk memberikan efek jera.

3. Sebanyak 18 polisi dipecat di NTT selama 2022

Ilustrasi Polisi. (ANTARA FOTO/Jojon)

Selama 2022, terdapat 18 orang anggota polisi di wilayah Polda NTT yang terpaksa dipecat, karena melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama institusi Polri.

Kasus yang dilakukan adalah kasus asusila, dan dari 18 orang itu dua orang adalah perwira di wilayah hukum Polda NTT.