Politik Uang Masih Terjadi saat Pilkada, Bawaslu Dianggap Kurang Awas

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, masih maraknya pelanggaran selama Pilkada, terutama politik uang, merupakan kesalahan Bawaslu yang dinilai tidak bekerja dengan baik dalam melakukan pengawasan.

“Bawaslunya harus beres, harus perform. Mereka jangan berpikir masyarakat nanti yang akan melapor, bukan itu,” ujar Margarito dalam diskusi Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018 di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Menurut Margarito, masyarakat yang bertugas sebagai Panitia Pengawas (Panwas) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini hanya berperan untuk memastikan, penyelenggaraan pemilu di tempatnya berlangsung baik dan benar sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan mengawasi pelanggaran seperti praktik politi uang dan sebagainya.

“Karena itu kita tidak bisa berharap lain selain Bawaslu, apa yang harus kita harapkan dari mereka? Mereka perform aja, mereka profesional aja cukup. Nah, untuk bisa profesional jangan mereka berpikir nanti orang lapor, mereka mesti bekerja menemukan dari menit ke menit, jam ke jam, itu saja yang kita perlukan dari mereka,” tutur Margarito.

Pria asal Ternate, Maluku Utara, ini mengatakan, bila sistem kerja Bawaslu tidak berubah, ia meyakini hal serupa juga akan terjadi kembali pada Pileg dan Pilpres 2019.

“Kalau (kinerja Bawaslu) ini kita andalkan dalam Pilpres yang akan datang, saya anjurkan kepada capres-capres bahwa (Bawaslu) curang securang-curangnya, karena tidak akan terdekteksi (politik uang),” sindir Margarito.