Terjebak Macet Imbas Demo Buruh, Cak Imin Jalan Kaki ke Gedung DPR

Dari video yang diunggahnya, terlihat Cak Imin turun di depan Plasa Telkom Indonesia, Jalan Gatot Subroto. Kepada IDN Times, Cak Imin mengaku, dia harus berjalan kaki hingga ke gedung DPR RI.

"(Jalan kaki) setelah perempatan Mampang sampai DPR," kata dia.

Cak Imin mengatakan, dirinya juga menggunakan patwal motor. Namun, karena jalanan macet total, hal itu tak bisa membantu.

"Iya, patwal gak berfungsi karena macet total," ucap Ketua Umum PKB itu.

Meski demikian, Cak Imin belum sempat menjelaskan apakah dia masuk melalui pintu belakang atau depan sesampainya di gedung DPR.

Diketahui, sejumlah aliansi buruh hingga mahasiswa menggelar aksi tolak Perppu Ciptaker di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyoroti alasan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi undang-undang (UU).

"Presiden beralasan, terdapat kegentingan memaksa akibat geopolitik dan ketidakpastian hukum bagi investor sebagai dasar pengesahan Perppu Cipta Kerja yang bertujuan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Padahal pada waktu bersamaan Presiden dan sejumlah menteri, menyatakan pertumbuhan perekonomian meningkat secara signifikan pasca pandemik COVID-19," kata dia.

Parah buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Bersama pun mendesak 10 poin tuntutan yang disebut untuk menegakkan kembali konstitusi dan demokrasi serta keselamatan rakyat Indonesia.

Mereka terdiri dari persatuan gerakan berbagai organisasi dan aliansi masyarakat sipil lintas sektor baik dari sektor buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat miskin perkotaan dan perdesaan, serta kelompok rentan lainnya.

Berikut 10 poin tuntutan mereka:

1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.

2. DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.

3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi.

4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.

5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.

6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional.

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.

8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.

9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja non-PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), pengemudi ojek online, dll.

10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, perlindungan pekerja transportasi ojek online dan RUU Masyarakat Adat).