Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Partai Ummat Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK

Partai Ummat Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi (IDN Times/Sachril)

Jakarta, IDN Times - Partai Ummat menggugat ambang batas parlemen (parlimentary threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan judicial review aturan itu, karena merasa pasal tersebut bermasalah.

Ambang batas parlemen diatur dalam Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Partai Umat, ambang batas parlemen empat persen tidak masuk akal.

"Karenanya, Partai Ummat akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali atas pasal bermasalah ini, dan kami mengajak segenap anak bangsa agar bersama-sama menegakkan keadilan," kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dalam keterangannya.

  1. 1. Aturannya tidak adil

    Ilustrasi gedung Mahkamah Agung di Jakarta Pusat (www.mahkamahagung.go.id)
    Ilustrasi gedung Mahkamah Agung di Jakarta Pusat (www.mahkamahagung.go.id)

    Ridho merasa janggal dengan aturan tersebut. Sebab, batas parlemen empat persen bukan berdasarkan kursi, melainkan suara. Menurutnya, hal tersebut tidak adil.

    "Keganjilan ini bersumber dari ambang batas parlemen empat persen yang basisnya adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak adil dan cara berpikirnya ganjil," kata Ridho.

  2. 2. Partai Ummat sudah lakukan simulasi

    Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi (Sachril/IDN Times)
    Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi (Sachril/IDN Times)

    Dari hasil kajian dan simulasi Partai Ummat, jumlah kursi bila dikonversikan menjadi suara tidak masuk akal. Misal berhasil mendapat 47 kursi atau setara delapan persen total kursi di DPR RI, namun, bila dikonversikan, hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional. Jumlah suara tersebut belum layak untuk melaju ke Senayan.

    "Dengan demikian, maka partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan, karena ambang batas parlemen itu empat persen suara sah nasional. Jelas ini cara berpikirnya kacau," ujar Ridho.

  3. 3. Minta ada perbaikan

    Ilustrasi Pemilihan Umum. (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi Pemilihan Umum. (IDN Times/Arief Rahmat)

    Maka dari itu, Partai Ummat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, membatalkannya demi hukum, dan melakukan perbaikan atasnya.

    Partai Ummat memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar basis ambang batas parlemen tidak hanya didasarkan pada jumlah empat persen suara, melainkan ditentukan juga dengan jumlah empat persen kursi di parlemen.

Related Articles

See More