Tips dari Pimpinan KPK Agar Calon Kepala Daerah Terhindar dari Korupsi

15 Sep 2020, 19:00 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka sekolah cakada gelombang kedua (Dok.PDI Perjuangan)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi salah satu pengajar di Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan (PDIP) gelombang III, yang digelar secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Kepada ratusan calon kepala daerah yang diusung PDIP itu, KPK menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah jika terpilih di Pilkada serentak 2020.

"Kami harap Anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alexander Marwata.

1. Empat tips dari Alexander Marwata agar selamat dari jeratan KPK

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 calon kepala daerah peserta Pilkada 2020, dengan rincian 28 kader dan 184 nonkader.

Alexander menyampaikan, ada keyword mudah yang harus diingat para calon kepala daerah PDIP agat terhindar dari korupsi jika nanti terpilih sebagai kepala daerah.

Kata kunci tersebut yakni '4 No' yaitu No Bribery yaitu tidak boleh menyuap atau menerima suap, No Kickback tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya, No Gift yaitu tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apa pun, keempat No Luxurious Hospitality yaitu tidak boleh menjamu atau menerima jamuan yang berlebihan.

"Jika Anda ikuti 4 No ini, saya yakin Anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alexander.

2. KPK berharap kader PDIP jadi role model

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDIP (Dok. PDI Perjuangan)

Diingatkan oleh Alexander, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah.

Yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor, tidak mau menerima suap, melaporkan gratifikasi, mengumumkan harta kekayaan, menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media, dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana Anda memimpin," ujar Alexander.

3. Titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Selain itu, di dalam makalahnya, Alexander banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.

Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alexander juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

4. Pandemik COVID-19 juga rawan korupsi

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara bersama Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta di Jakarta (02/09) (Dok. Kemensos)

Dia juga menyorot titik rawan korupsi di masa pandemik COVID-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola, manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada serentak 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alexander.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para calon kepala daerah yang diusung, walaupun bukan kader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.