Gede Pasek Soroti Kubu Prabowo Cenderung Diam soal Polemik Ijazah Gibran

Pasek mengingatkan kembali proses politik menjelang Pilpres 2024 ketika Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, keputusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan politik terhadap posisi dan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo.

“Dulu saat Gibran dirayu Prabowo Subianto biar jadi calon wakil presiden sampai empat kali agar mau. Tentu tuah politik Joko Widodo yang diharapkan saat itu. Maklum berpasangan dengan berbagai tokoh selalu beliau gagal saja. Termasuk dua kali melawan Jokowi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Pasek kemudian mempertanyakan sikap tim Prabowo setelah Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden. Dia menilai persoalan tentang pencalonan Gibran tidak semestinya dianggap sebagai persoalan pribadi karena pasangan capres dan cawapres didaftarkan serta dipilih sebagai satu kesatuan.

“Kini setelah Gibran Rakabuming resmi menjadi Wapres lalu diserang balik soal ijazah sampai ke MK kok kesannya seperti kubu Prabowo cuek dan terkesan tidak mau tahu. Padahal sudah di Wali Kota dan dua kali dengan syarat yang sama dilakukan Gibran,” kata dia.

Pasek juga menguraikan pandangannya mengenai konsekuensi hukum apabila terdapat persoalan terhadap syarat pencalonan. Menurut dia, masalah ini akan berdampak pada Prabowo juga karena pasangan capres dan cawapres didaftarkan serta dipilih secara bersamaan dalam Pilpres.

“Bukankah mereka dipilih berpasangan? Bukan satu-satu. Anggap saja benar bermasalah, maka keduanya harus gugur bukan seperti yang digambarkan kalau presiden bisa menyiapkan dua calon wapres untuk dipilih saat Pilpres. Sebab, konstitusi kita mengenal pasangan capres cawapres. Jadi jika syarat awal pendaftaran bermasalah ya satu pasangan gugur. Waktu dicoblos juga foto nya berpasangan,” ujar dia.

Dia membedakan kondisi tersebut dengan situasi ketika seorang wakil presiden tidak dapat melanjutkan tugas setelah terpilih. Menurut Pasek, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dapat diterapkan apabila terjadi kondisi yang membuat wakil presiden tidak dapat menjalankan tugasnya setelah menjabat.

“Berbeda kasusnya jika setelah menjabat Wapres meninggal dunia, sakit permanen atau melakukan tindak pidana barulah logika mengganti wapres dengan menyiapkan dua calon untuk dipilih di MPR akan berlaku," kata dia.

Lebih lanjut, Pasek menilai tim pemenangan Prabowo-Gibran semestinya memberikan dukungan lebih kuat kepada Gibran dalam menghadapi polemik tersebut. Dia mempertanyakan sikap yang dinilainya tidak menunjukkan soliditas seperti ketika pasangan tersebut menghadapi Pilpres 2024.

“Seharusnya tim pemenangan Prabowo-Gibran totalitas ikut berperang melawan serangan ini. Bukan malah jadi penonton dan menikmati kekuasaan sambil membiarkan pencalonan Wapres dibiarkan diobok-obok,” ujar dia.

Pasek kemudian menggunakan analogi makanan untuk menggambarkan situasi setelah pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

“Memang ketika kue sudah tersaji, lupa bagaimana bahan-bahan itu dikumpulkan dan dimasak bersama untuk dinikmati. Kesetiaan dan kesolidan perjuangan seringkali dilupakan ketika rebutan makanan kekuasaan berjalan. Bahkan seringkali pengkhianatan yang muncul akibat ingin menikmati lebih,” kata dia.

Pasek menduga polemik yang menyasar Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berpotensi memiliki dimensi politik terkait suksesi kekuasaan. Namun, dia tidak menyebut secara terbuka pihak yang menurutnya berada di balik dugaan skenario tersebut.

“Kalau mau dilihat secara kasat mata sebenarnya sangat terlihat dari kutub mana permainan ini dijalankan. Tentu mereka yang sudah menyiapkan ambisi untuk bisa menggantikan Gibran. Urut saja latar belakang para pentolannya yang bergerak, akan tahu darimana sebenarnya pemegang remote permainannya dan bagaimana guratan lukisan skenario diawali,” ucap dia.