Lawan Disinformasi Asing, Inggris Bentuk Pusat Pertahanan Informasi

- Pemerintah Inggris membentuk National Centre for Information Defence untuk mendeteksi dan melumpuhkan disinformasi serta manipulasi digital dari pihak asing.
- Unit baru ini menyatukan aparat keamanan dan pengelola media sosial, setelah penyelidikan menemukan operasi siber asing mencatut identitas 28 institusi Inggris.
- Inggris akan memperkuat literasi publik menghadapi konten AI, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kerja sama intelijen Eropa untuk mencegah campur tangan pemilu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris resmi membentuk unit pertahanan siber strategis pada Selasa (22/9/2026), untuk menangkal kabar bohong dan manipulasi digital dari pihak asing. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat keamanan nasional di tengah meningkatnya propaganda berbasis kecerdasan buatan.
Inisiatif penguatan kedaulatan informasi tersebut diumumkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Pemerintah memandang perlindungan ruang digital sangat mendesak demi menjaga stabilitas tatanan demokrasi dan kehidupan publik.
1. Mandat pembentukan Pusat Pertahanan Informasi Nasional
Pemerintah Inggris menginstruksikan para pimpinan badan intelijen dan penegak hukum membentuk National Centre for Information Defence. Lembaga ini menyatukan kerja aparat keamanan dan pengelola media sosial dalam satu koordinasi terpadu. Penyelidikan resmi sebelumnya mengungkap adanya operasi siber asing yang mencatut identitas 28 institusi ternama di Inggris untuk menyebarkan keresahan sosial.
"Kami menugaskan para pimpinan keamanan untuk segera mendirikan Pusat Pertahanan Informasi Nasional demi mendeteksi dan melumpuhkan serangan informasi dari pihak musuh," ujar Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, dilansir The Guardian.
Parlemen Inggris menyambut positif pembentukan unit ini sebagai terobosan untuk menyatukan penanganan perang hibrida yang sebelumnya terpecah di berbagai kementerian.
2. Penguatan literasi masyarakat hadapi manipulasi kecerdasan buatan
Kementerian Pertahanan Inggris menyoroti maraknya manipulasi audio dan video berbasis kecerdasan buatan yang mengancam pemahaman publik. Menjelang agenda pemilihan umum, peredaran konten rekayasa sosok politisi dan penyiar berita dinilai dapat memicu kebingungan massal.
"Kondisi ketika publik sulit membedakan fakta dari kebohongan dan propaganda sangat berbahaya bagi kelangsungan sistem demokrasi," kata Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting.
Guna membendung risiko tersebut, unit pertahanan siber ini akan menggandeng berbagai tokoh masyarakat tepercaya. Sinergi ini bertujuan membangun literasi kritis warga agar komunitas lokal mampu menyaring disinformasi digital secara mandiri.
3. Jaminan kebebasan berpendapat
Otoritas pertahanan Inggris memastikan pembentukan badan baru ini tidak akan mengekang hak berpendapat warga. Kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah tetap menjadi hak fundamental yang dilindungi hukum tanpa adanya pengawasan terhadap aktivitas sipil domestik.
"Pemerintah sama sekali tidak berencana mengawasi perbedaan pandangan politik warga di dalam negeri," ujar Streeting.
Pemerintah juga berfokus mengatasi masalah ekonomi warga yang kerap membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh narasi daring. Di samping perbaikan taraf hidup, Inggris siap mempererat kerja sama intelijen dengan negara-negara sekutu di Eropa guna mencegah campur tangan asing dalam proses pemilu.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)





















