TNI AD: Insiden di Lenteng Agung Pembongkaran Rumah Dinas Eks Zikon 15
- TNI AD menegaskan insiden di Lenteng Agung bukan bentrokan, melainkan pembongkaran 15 rumah dinas eks Zikon 15 yang berdiri di atas aset resmi milik TNI AD.
- Sebelum pembongkaran, TNI AD telah melakukan sosialisasi sejak 2024 dan mengirim tiga surat peringatan kepada penghuni rumah dinas yang sudah tidak berhak menempati.
- Proses penertiban diklaim sesuai prosedur hukum dan didampingi aparat kepolisian, dengan tujuan mengembalikan fungsi rumah dinas bagi prajurit aktif TNI AD.
Jakarta, IDN Times - Mabes TNI Angkatan Darat (AD) mengklarifikasi insiden penertiban rumah yang terjadi di RW 10, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa pada Senin (6/4/2026). Mereka mengatakan, kejadian tersebut bukan bentrokan atau sengketa lahan, melainkan pembongkaran 15 unit rumah dinas eks Zikon 15.
Hal itu merupakan area yang dulunya bekas asrama atau lokasi satuan zeni TNI AD yang terletak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, 15 unit rumah yang dibongkar pada Senin kemarin berdiri di atas aset tanah dan bangunan milik TNI AD.
"Lahan tersebut merupakan bagian dari aset satuan Denjihandak/SDS Pusziad seluas 44.841 meter persegi dan telah bersertifikat hak pakai dengan nomor 00184 tahun 2016," ujar Donny di dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (7/4/2026).
Jenderal bintang satu itu menambahkan, area eks Zikon 15 yang ditertibkan itu mencapai luas 15.250 meter persegi. Di area tersebut dibangun rumah dinas bagi prajurit TNI aktif.
"Penertiban itu sendiri berkaitan dengan adanya pengembangan satuan dari Kizijihandak menjadi Denzjihandak yang berdampak pada bertambahnya jumlah personel dan kebutuhan rumah dinas serta sarana-prasarana bagi para prajurit TNI aktif," kata dia.
Proses pembongkaran rumah di area Lenteng Agung itu direkam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Apalagi di dalam potongan rekaman, sempat terlihat cekcok antara warga dan prajurit TNI AD.
1. Rumah harus dikembalikan ke satuan bila penghuni telah pensiun
Donny mengatakan, sesuai ketentuan, rumah dinas di Lenteng Agung berstatus sebagai rumah negara golongan II dan diperuntukan bagi anggota TNI aktif.
"Rumah itu harus dikembalikan kepada satuan apabila penghuni telah pensiun, pindah atau tidak lagi berhak menempatinya," kata dia.
Namun, di sisi lain, warga yang memprotes pembongkaran rumah menilai aksi itu dilakukan secara sepihak dan tidak disertai putusan pengadilan. Warga juga mengklaim memiliki hak garap atas lahan yang ditertibkan oleh TNI AD itu. Mereka menunjukkan dokumen legal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan putusan pengadilan.
2. TNI AD sudah memberikan sosialisasi kepada warga sejak 2024
Donny mengatakan, TNI AD sudah melakukan upaya persuasif terhadap warga sebelum dilakukan pembongkaran. Pusziad melakukan sosialisasi secara bertahap dimulai Juli 2024. Lalu, sosialisasi lanjutan kembali diadakan pada Agustus 2024.
"Sosialisasi itu melibatkan unsur RT, RW, kelurahan, kecamatan, BPN dan para penghuni rumah dinas tersebut," kata Donny.
Kemudian, diberikan surat peringatan I pada 16 Oktober 2024. Surat peringatan II juga diberikan pada 30 Desember 2024. Bahkan, surat peringatan III juga telah dilayangkan pada 5 Agustus 2025.
Dia menggarisbawahi pelaksanaan penertiban pada Senin kemarin hanya dilakukan terhadap 15 unit rumah yang sudah kosong. Aliran listriknya pun, kata Donny, sudah diputus sejak Januari 2026 lalu.
3. Kegiatan pembongkaran rumah dinas diklaim berjalan sesuai prosedur
Donny mengatakan, pembongkaran 15 rumah dinas dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Semua proses, kata dia, sudah ditempuh sesuai SOP.
Di dalam proses pembongkaran pun, TNI AD turut didampingi personel dari Polsek Lenteng Agung.
"Maka, tidak benar apabila peristiwa pada pagi tadi disebut sebagai perebutan atau sengketa lahan. Yang dilakukan merupakan upaya normalisasi dan pengembalian fungsi rumah dinas TNI AD sesuai ketentuan yang berlaku," kata Donny.
