TOP 5: Soal Pagar dan Ancaman Keamanan hingga Travel Umrah Nakal Diultimatum

03 Agu 2026, 05:00 WIB

Sunariyah Sunariyah

News

Channel

Add Us on Google

TOP 5: Soal Pagar dan Ancaman Keamanan hingga Travel Umrah Nakal Diultimatum

Pagar di gedung BNI Pejompongan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

DPR menyatakan tidak ada peningkatan ancaman keamanan nasional jelang HUT ke-81 RI, meski pagar tinggi di sejumlah mal Jakarta memicu spekulasi.
Gubernur DKI Pramono Anung akan menertibkan mal berpagar tinggi karena dinilai berpotensi membentuk persepsi Jakarta tidak aman.
Kemenhaj mengultimatum travel umrah nakal: izin dapat dicabut dan pelaku penelantaran atau penipuan jemaah diproses pidana, disertai pengawasan ketat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan, tidak ada peningkatan ancaman terhadap ketahanan maupun keamanan nasional menjelang peringatan Hari ke-81 Kemerdekaan RI.

Pernyataan ini disampaikan Dave menyikapi adanya sejumlah gedung dan pusat perbelanjaan di Jakarta yang memasang pagar tinggi hingga memunculkan spekulasi meningkatnya ancaman keamanan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan tidak segan untuk mencabut izin operasional travel umrah nakal yang menelantarkan jemaah. Termasuk juga akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana.

Kedua berita di atas ditayangkan pada Minggu (2/8/2026) kemarin bersama berita-berita menarik lainnya di kanal News IDN Times. Untuk mengetahui selengkapnya berita-berita tersebut, berikut disajikan dalam Top 5 News IDN Times.

1. Soal Pagar Tinggi di Mal, DPR: Tak Ada Kenaikan Ancaman Keamanan Nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan, tidak ada peningkatan ancaman terhadap ketahanan maupun keamanan nasional menjelang peringatan Hari ke-81 Kemerdekaan RI.

Pernyataan ini disampaikan Dave menyikapi adanya pemagaran di pusat perbelanjaan di Jakarta hingga memunculkan spekulasi meningkatnya ancaman keamanan nasional. Dave mengingatkan, setiap dugaan sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta, bukan spekulasi.

Baca selengkapnya di sini!

2. Pramono Tertibkan Mal Pasang Pagar Tinggi, Buat Citra Jakarta Tak Aman

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung segera menertibkan mal-mal di Jakarta yang memasang pagar tinggi. Hal ini menghebohkan Jakarta dalam sepekan terakhir.

Menurut Pramono, pemasangan pagar tinggi yang dilakukan secara masif dalam beberapa waktu terakhir berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kondisi keamanan Ibu Kota.

Baca selengkapnya di sini!

3. Petugas Damkar DKI Meninggal akibat Serangan Jantung saat Bertugas

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, memastikan anggota Damkar DKI yang meninggal dunia saat bertugas menangani kebakaran tumpukan sampah di Jalan Penggilingan Baru, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, meninggal akibat serangan jantung.

"Almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung," ucap Bayu dalam keterangan, Minggu (2/8/2026).

Baca selengkapnya di sini!

4. Menkes Akan Jadikan Tingkat Kesembuhan Pasien Acuan Akreditasi RS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah sistem akreditasi rumah sakit di Indonesia. Jika sebelumnya penilaian lebih banyak didasarkan pada kelengkapan administrasi yang dievaluasi setiap lima tahun, kini mutu rumah sakit akan diukur berdasarkan hasil klinis (clinical outcome), seperti tingkat keselamatan pasien dan keberhasilan tindakan medis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perubahan tersebut dilakukan agar akreditasi benar-benar mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi.

Baca selengkapnya di sini!

5. Kemenhaj Ultimatum Travel Umrah Nakal: Izin Bisa Dicabut dan Dipidana

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, tidak segan untuk mencabut izin operasional travel umrah nakal yang menelantarkan jemaah. Seluruh oknum travel, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun pihak yang terlibat dalam praktik penipuan seperti jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jemaah hingga miliaran rupiah akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana.

Dia pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PPHU) Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi.

Baca selengkapnya di sini!