TPS 20 Suko Ajak Millennials Aktif Kawal Jalannya Pemilu

Meski letaknya bukan tepat di pusat kota, Desa Suko rupanya memiliki jumlah penduduk mencapai kisaran belasan ribu. Hal ini yang menyebabkan warga memilih datang lebih awal agar tidak antre jika nyoblos agak siang. Selain itu, hal tersebut juga dipacu oleh semangat warga setempat untuk nyoblos.

Menariknya lagi, desa ini memiliki total 51 TPS yang tersebar di setiap RT per dusun. Dengan mengantongi jumlah tersebut, Suko menduduki posisi kedua dengan jumlah TPS terbanyak di wilayah Kabupaten Sidoarjo setelah Desa Bluru.

Menginginkan adanya regenerasi, beberapa petugas mengajak generasi millennials untuk aktif berperan dalam berlangsungnya pemilu. Sebagian ditugaskan di balai desa, sebagian lagi disebar pada setiap TPS di seluruh desa sebagai saksi. Ini bertujuan agar bisa saling transfer ilmu serta mengajak millennials untuk melek politik, bukan hanya menggerutu dan mengeluh.

Ketua KPPS 20, Abdul Rosyid, menyebutkan bahwa anak muda setempat dinilai pasif karena tidak mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dampaknya panitia KPPS setempat didominasi oleh bapak-bapak yang kurang melek teknologi.

Di samping itu, stamina yang dimiliki juga tidak setangguh anak muda. Itu yang menjadi alasan kinerjanya tidak bisa secepat TPS yang lain. Kendati demikian, Rosyid beserta panitia merasa tertolong dengan bantuan beberapa millennials yang menjadi relawan saksi.

Menurut data terlampir KPU, tercatat ada 291 pemilik hak suara tetap di TPS 20. Akan tetapi, ketika pemilihan berlangsung hanya tercatat 235 orang yang telah menggunakan hak suara atau sekitar 80 persen, dengan catatan 56 orang tidak nyoblos.

Alasannya pun beragam. Salah satunya adalah terlambat datang ke TPS. Padahal letak rumah dan lokasi TPS berdekatan. Hal ini patut digarisbawahi serta ditindaklanjuti agar pada pemilihan selanjutnya tidak terulang kembali.

Meskipun belum 100 persen, salah satu petugas KPPS mengungkapkan jumlah ini lebih besar sebab ada pemilu sebelumnya jumlah warga yang menggunakan hak suara hanya mencapai kisaran 60 persen.

Selain panitia KPPS, ada beberapa orang yang juga memiliki peranan penting di antaranya panwaslu dan saksi. Berdasarkan jumlah di surat suara, ada 20 partai terdaftar.

Sayangnya, hanya segelintir orang yang hadir seperti 3 saksi yang mengamati secara langsung selama jalannya pemilu, sedangkan beberapa saksi hanya hadir pada saat hasil penghitungan suara telah keluar. Padahal salah satu kewajiban saksi adalah menyaksikan secara langsung dan teliti dalam penghitungan suara, termasuk penentuan sah atau tidaknya surat suara.

Adanya pemilu serentak tentu memiliki sisi positif beserta negatif. Jika sisi positifnya adalah diyakini menghemat dana, maka sisi negatifnya adalah golput di pemilihan tertentu.

Di TPS 20, hal tersebut terjadi pada pemilihan DPD. Panitia, panwaslu, serta saksi berasumsi hal tersebut terjadi dikarenakan banyak warga yang tidak tahu-menahu tentang calon DPD terdaftar. Alhasil, 82 surat suara tidak sah pada pemilihan DPD. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, surat-surat tersebut diberi tanda silang agar tidak dapat digunakan kembali.

Pemilu bukanlah ajang untuk adu ilmu, apalagi berebut menjadi nomor satu. Pemilu adalah momen penting untuk menggunakan hak suara kita. 

Jika kamu sebagai generasi millennials memilih untuk apatis, lalu siapa yang akan membangun pertiwi menjadi lebih baik?