Transgender Dimudahkan Buat E-KTP, Ini Respons Forum Komunikasi Waria

Meski diberi kemudahan dalam pembuatan identitas, Yuli masih bertanya-tanya soal proses pembuatannya, karena ia belum tahu praktiknya seperti apa nanti.

“Persoalannya sekarang bagaimana kemudian dalam proses ini, apa memang bisa terbukti bahwa tanpa identitas atau tanpa data yang lengkap itu dalam pembuatan e-KTP bisa terwujud? Saya juga kurang paham karena ini dalam proses,” ujar dia. 

Yuli mengaku pernah mengakomodasi teman-teman transpuan lainnya terkait masalah identitas pada saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan melibatkan beberapa instansi pemerintah, namun tidak berhasil karena ketentuan yang diminta adalah harus ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari daerah asal.

“Ini yang menjadi kesulitan. Rata-rata teman-teman transpuan yang ada di Indonesia, terutama di lima kota besar ini, mereka adalah urban dari daerah. Untuk beberapa tahun ini kita coba mengakomodir teman-teman internal komunitas, menghubungkan mereka ke tempat asal mereka, tetapi rata-rata sudah sulit," kata dia.

"Mereka ada yang gak bersedia dihubungi keluarganya, ada yang setelah dihubungi keluarganya juga sudah pindah, dan ada juga keluarganya yang tidak mau mengakui mereka dan sebagainya jadi persoalan,” sambung Yuli.

Dari sekitar 831 transpuan yang berada di rumah singgah waria jompo yang ada di Depok, Jawa Barat, sekitar 400 di antaranya tidak memiliki identitas. Maka itu, Yuli berharap, dengan adanya langkah kemudahan pembuatan e-KTP bagi transgender, menjadi suatu solusi agar teman-teman transpuan tidak dipandang sebelah mata.

“Mudah-mudahan masalah yang menyangkut e-KTP dan sebagainya dan komitmen yang dibuat oleh Kemendagri ini bisa menjadi satu tolak ukur agar teman-teman bisa merasa bahwa mereka sebagai warga negara itu punya hak-hak yang diperhatikan oleh negara,” ujar Yuli.