Jakarta, IDN Times - Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi 932 bangunan di Pulau Reklamasi, yang ada di Teluk Jakarta, menuai pro-kontra.
Salah satu pihak yang menyatakan keberatan adalah kelompok yang mengatasnamakan diri Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang terdiri perwakilan BEM UI, BEM UNJ, dan Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.
Sebagai bentuk protes, mereka berjalan mundur sekitar 500 meter dari Patung Kuda Arjuna di Kawasan Monas menuju halaman depan Balai Kota DKI Jakarta.
Mereka membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya", Bendera lambang UI dan KNTI, jala penangkap ikan, serta sebuah miniatur kapal yang terbuat dari karton.
Salah satu orator bernama Elang mengungkapkan, penerbitan IMB merupakan langkah mundur Anies dalam memenuhi janji kampanyenya terkait pembatalan reklamasi.
"Pemberian IMB oleh Gubernur DKI Jakarta cacat prosedur, karena tak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujar Elang, Senin (24/6).
Elang menambahkan, Anies seharusnya menertibkan bangunan yang ada di Pulau Reklamasi bukan malah memberikan IMB.
Dalam aksinya, massa menyampaikan empat tuntutan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama, menolak penerbitan IMB untuk 932 bangunan di Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta yang cacat prosedural. Kedua, menuntut Gubernur DKI Jakarta mencabut kembali keputusan penerbitan IMB di Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.
Lalu ketiga, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten terhadap sikapnya yang menolak reklamasi, dan berpihak pada masyarakat dan lingkungan pesisir dengan memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan kepada pengembang, dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan peninjauan terhadap RTRW DKI Jakarta dan peraturan turunannya.
Terakhir, menyelaraskan Raperda RZWP-3-K yang di dalamnya tidak lagi memasukan agenda reklamasi dengan RTRW DKI Jakarta dan peraturan turunannya.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
Di Pulau D (Pantai Maju) terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan), serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
Anies berdalih dasar hukumnya sudah ada melalui Pergub 206/2016 yang dulu diteken Ahok. Namun, ia menolak mencabut atau mengubah pergub itu.