Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-07-16 at 12.12.50.jpeg
Acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 16 Juli 2025. (dok. Pemprov Jawa Tengah)

Intinya sih...

  • Pemprov mendorong BUMD dan BUMP untuk optimalkan ketahanan pangan.

  • Strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan.

  • Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh.

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di wilayahnya. Sebab, harga sejumlah bahan pokok di pasaran mengalami kenaikkan. 

Sebagai informasi, harga beras medium per 8 Juli 2025 rata-rata mencapai Rp13.565, melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp12.500. Bahkan di beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kota Pekalongan, harga beras menembus Rp14.750 per kilogram. 

Untuk mengatasi kenaikan harga, Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya, mulai dari operasi pasar hingga mendirikan Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 11 kabupaten/kota.

“Itu sudah berjalan. Saya sudah suruh kabupaten/kota yang lain agar mendirikan toko TPID,” kata Luthfi saat acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 16 Juli 2025.

1. Pemprov telah mendorong  BUMD dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

Acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 16/07 (dok. Pemprov Jawa Tengah)

Pemprov Jateng juga terus mendorong penguatan kemitraan melalui skema champion komoditas, seperti bawang merah dan cabai rawit. Saat ini, telah terjalin kemitraan dengan luasan tanam cabai hingga 300 hektar dan kolaborasi dengan 15 mitra champion.

Selain itu,  untuk memperkuat daya tahan pangan lokal, Pemprov telah mendorong  BUMD yang mengurusi pangan dan 29 Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Kabupaten/Kota, untuk mengoptimalkan perannya dalam menguatkan ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Termasuk akan melibatkan koperasi desa/kelurahan merah putih  sebagai ujung tombak distribusi.

2. Strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan

Acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 16/07 (dok. Pemprov Jawa Tengah)

Luthfi menekankan, strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan: jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya melalui optimalisasi pasokan dan distribusi pangan.

“Rapat ini untuk penetrasi, tidak hanya terkait harga tetapi juga distribusinya, sehingga masyarakat terlayani,” ujar Luthfi.

Sedangkan jangka panjangnya dengan pembangunan ekosistem ekonomi digital, penguatan data pangan, hingga pendirian Food Hub modern dengan fasilitas cold storage.

3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh

Acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 16/07 (dok. Pemprov Jawa Tengah)

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebut inflasi Jateng pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24 persen (month-to-month). Adapun komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi. 

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diupayakan Gubernur Ahmad Luthfi dalam rangka pengendalian inflasi tersebut.

“Kita akan fokus pada pengendalian harga bahan pokok penting. Jawa Tengah sudah berhasil di 11 kabupaten/kota, dan Pak Gubernur sudah meminta agar kabupaten/kota lain mengikuti,” ujar Rahmat. (WEB)

Editorial Team