TOP 5: Temuan Brankas di Kafe de'Clan hingga DPR Tolak Biaya Haji Pakai APBN

Kakortastipidkor Irjen Totok Suharyanto mengatakan, dalam penggeledahan itu pihaknya menemukan sebuah berankas berukuran besar di balik sebuah etalase di kafe de’Clan.

“Betul (ditemukan brankas),” kata Totok kepada IDN Times.

Totok menjelaskan, pihaknya bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan investigasi gabungan dalam penanganan perkara korupsi, dan pencucian uang dalam kasus korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018-2026.

Kemudian, kasus Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025.

"Di antaranya salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat,” ujar Totok di lokasi penggeledahan.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Victor Dean Macbon, menjelaskan dalam joint investigation ini pihaknya berangkat dari dua laporan polisi, yakni dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta dugaan tindak pidana suap.

Laporan polisi pertama terkait korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2020 sampai 2025.

Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2020 sampai 2025.

"Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kami melakukan di dua titik, yaitu Cafe de'Clan dan juga Point Money Changer,” ujarnya.

Kakortastipidkor Irjen Totok Suharyanto mengatakan, uang tersebut terdiri dari 3.130.000 dolar Singapura pecahan 100 SGD, 889.965 dolar Amerika dan Rp259.159.000.

“Kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar di lokasi de’Clan. Kemudian di Money Changer total ada 16 mata uang asing dengan total sekitar 7,2 miliar rupiah,” kata Totok di lokasi penggeledahan.

Pantauan IDN Times di lokasi, penyidik membawa tiga koper dari de’Clan. Selain itu terdapat alat penghitung uang yang dibawa.

Selain uang, polisi juga membawa tiga orang saksi yang merupakan pegawai kafe untuk dimintai keterangan.

“Ada tiga pegawai yang ada di lokasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kakortastipidkor Irjen Totok Suharyanto mengatakan, pihaknya bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan investigasi gabungan dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang dalam kasus korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018-2026.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Victor Dean Macbon menjelaskan, dalam joint investigation ini pihaknya berangkat dari dua laporan polisi yakni dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta dugaan tindak pidana suap.

Laporan polisi pertama terkait korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2020 sampai 2025.

Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2020 sampai 2025.

“Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kami melakukan di dua titik, yaitu Cafe de'Clan dan juga Koin Money Changer,” ujarnya.

Menurut Said, haji merupakan ritual ibadah bagi masyarakat yang memiliki kecukupan finansial. Karena itu, penggunaan APBN untuk membantu ibadah haji masyarakat tentu akan bermasalah secara syariat.

"Saya tidak pernah merekomendasikan hal yang seperti itu karena ya, problem syar'i-nya. Itu saja," kata Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Alih-alih menggunakan APBN, Ketua DPP PDIP itu justru mendorong peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dioptimalkan. Hasil usaha BPKH harus diperbesar agar keuntungannya bisa menambal kenaikan ongkos haji 2027.

Di sisi lain, ia menilai, penggunaan APBN untuk membantu beban ongkos haji 2027 justru bisa menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat.

"Kalau orang mau naik haji pakai APBN, lah yang miskin masih banyak ini. Masa kita suruh bantuin yang mampu? Jangan dong," kata dia.

Modi mengatakan capaian tersebut bukan diperoleh secara kebetulan, melainkan hasil dari reformasi yang dijalankan pemerintah secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut strategi tersebut menjadi fondasi transformasi ekonomi India.

Menurut Modi, pertumbuhan ekonomi yang dicapai India juga didorong oleh besarnya aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pemerintah terus memperluas berbagai program sosial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Modi saat menghadiri Indian Community Reception di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Modi mengatakan ketika dunia menghadapi pandemik COVID-19 maupun konflik di Asia Barat, perekonomian India tetap mampu bertahan dan terus mencatat pertumbuhan.

Menurut dia, pada kuartal terakhir yang berakhir pada Maret, ekonomi India tumbuh sebesar 7,7 persen dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi global.

“Ketika dunia menghadapi krisis besar akibat Covid-19, ekonomi India tidak runtuh. Ketika Asia Barat menghadapi krisis besar, ekonomi India juga tidak runtuh. Bahkan pada kuartal terakhir yang berakhir pada Maret, tingkat pertumbuhan kami mencapai 7,7 persen,” kata Modi.

Ia mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Kemajuan ini tidak datang begitu saja. India melakukan satu langkah demi langkah secara konsisten. Karena itulah negara kami terus bertransformasi. Reformasi, berkinerja, dan bertransformasi menjadi mantra kami,” ujarnya.

Budi mengatakan, pihaknya saat ini sudah menerjunkan tim yang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan audit.

"Kita sudah kirim tim ke sana untuk lakukan audit dan kerja sama dengan teman teman di Polda. Saat ini masih dalam proses investigasi, sekitar dua minggu biasanya sudah selesai," ucap Budi di Gedung Kemenkes, Rabu (8/6/2026).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan investigasi melibatkan sejumlah pihak untuk mengungkap penyebab kematian dan menelusuri dugaan perundungan yang mencuat.

"Kasus ini masih dalam proses investigasi oleh tim gabungan Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Anestesi, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," kata Aji saat dihubungi IDN Times, Selasa (6/7/2026).

Selama proses investigasi berlangsung, kegiatan pendidikan Program Studi Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dihentikan sementara.

Aji menegaskan, penghentian tersebut hanya berlaku untuk aktivitas pendidikan di rumah sakit, bukan penghentian Program Studi Anestesiologi secara keseluruhan.

"Yang dihentikan hanya kegiatan pendidikannya, bukan prodinya," ujarnya.