Usai KPK OTT BPN Bogor, Nusron Wahid Absen dari Kantor Kementerian ATR

16 Sep 2026, 18:34 WIB4 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Usai KPK OTT BPN Bogor, Nusron Wahid Absen dari Kantor Kementerian ATR

Tampak depan kantor Kementerian ATR/BPN usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak terlihat di kantor pada Rabu siang, sementara kendaraan yang biasa digunakannya juga tidak terparkir setelah OTT KPK di BPN Kabupaten Bogor.
Nusron dua kali absen dari rapat Komisi II DPR dan diwakili Wakil Menteri Ossy Darmawan, yang menyatakan kementerian menghormati serta kooperatif terhadap proses hukum KPK.
KPK membuka kemungkinan memanggil Nusron sesuai kebutuhan penyidikan, setelah tersangka menyebut sekitar Rp100 miliar sebagai miliknya; empat dari delapan tersangka disebut orang kepercayaannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menteri Nusron Wahid tidak datang ke kantor dan tidak ikut rapat DPR dua kali. Ini terjadi setelah KPK menangkap beberapa orang di kantor BPN Bogor. Empat orang yang ditangkap disebut dekat dengan Nusron. KPK menemukan banyak uang dan masih menyelidiki. Wakil Menteri Ossy mewakili Nusron di rapat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Kementerian ATR/BPN menunjukkan sikap kooperatif terhadap KPK melalui pernyataan wakil menteri. Kehadiran Ossy Darmawan dalam rapat DPR juga menjaga keterwakilan kementerian pada pembahasan penting, sementara komunikasi dan pemantauan dari menteri disebut tetap berlangsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kantor Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan terlihat lengang pada Rabu (16/9/2026) siang. Tak terlihat mobil dengan pelat RI 26, kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh Menteri Nusron Wahid.

Sosok Nusron kini tengah dicari-cari oleh publik usai penyidik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Hal itu lantaran dari 8 individu yang ditahan oleh penyidik komisi antirasuah, empat di antaranya merupakan tangan kanan menteri dari Partai Golkar itu.

IDN Times sempat mendatangi kantor Kementerian ATR pada hari ini sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasilnya Nusron tak nampak seharian di kantor pada hari ini.

"Pak Menteri dari tadi pagi sudah gak ke kantor. Beliau gak ke sini. Kalau Pak Wamen kan lagi rapat di DPR," ungkap seorang satpam yang mengenakan pakaian warna hitam yang tak bersedia disebut namanya.

IDN Times juga sempat melihat ada dua personel marinir TNI Angkatan Laut (AL) ikut berada di dalam kantor Kementerian ATR. Sedangkan, area media centre di Kementerian ATR yang biasanya digunakan para jurnalis untuk bekerja terlihat ditutup.

1. Tak terlihat mobil menteri terparkir di depan kementerian

Suasana Kementerian ATR/BPN usai KPK lakukan OTT di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabuopaten Bogor. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, mobil Toyota Alphard yang kerap dipakai Nusron Wahid dengan pelat RI 26 tak terparkir di depan kantor kementerian. Begitu pula mobil dengan nomor pelat B8588 ZZH juga tak terlihat ada di sana.

Dalam satu pernyataan, Nusron pernah menyebut ia jarang menggunakan mobil dengan pelat RI 26. Ia lebih sering menumpang mobil dengan huruf akhir ZZH.

Di bagian depan kantor Kementerian ATR berjejer beberapa bunga ucapan selamat yang ditujukan kepada Nurhadi Putra yang baru dilantik sebagai pejabat tinggi pratama di Kementerian ATR. Sebelumnya, Nurhadi merupakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

2. Nusron Wahid juga absen dua kali dalam rapat di DPR

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid ketika menyampaikan keterangan soal penanganan karhutla. (Dokumentasi Kementerian ATR)

Di sisi lain, Nusron sudah absen dua kali dalam rapat dengan komisi II DPR. Ia dijadwalkan menghadiri rapat pada Selasa kemarin dan Rabu ini. Pada Selasa kemarin, Nusron seharusnya hadir bersama para gubernur se-Indonesia untuk mengikuti rapat dengan agenda pembahasan pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah (BMD) yang berkontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah). Kemudian, agenda selanjutnya membahas peran pemda di dalam gugus tugas reforma agraria dan sawah dilindungi.

Sedangkan, hari ini ia rapat dengan semua mitra komisi II DPR untuk membahas penetapan anggaran untuk tahun 2027. Kehadiran Nusron di dua agenda itu diwakilkan kepada Wakil Menteri Ossy Darmawan. Wamen dari Partai Demokrat itu menghormati proses hukum yang kini sedang dilakukan oleh KPK. Termasuk melakukan penahanan terhadap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri serta Kepala Badan Pertahanan (BPN) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung.

"Kementerian ATR/BPN tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif terhadap KPK," ungkap Ossy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini.

Ketika ditanyakan alasan Nusron dua kali absen dalam rapat di DPR, Ossy beralasan ia memiliki agenda dan jadwal lain. Sehingga, kehadirannya diwakilkan oleh dirinya.

"Saya hadir di sini kemarin dan hari ini mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari Beliau sebagai Menteri ATR/BPN. Tentunya terkait agenda dan jadwal bapak menteri. Mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal Beliau," tutur dia.

Ia pun menepis alasan Nusron dua kali absen dalam rapat lantaran sakit. "Tidak (sakit)," katanya.

Saat ditanyakan apakah Nusron memantau perkembangan kasus yang bergulir di Kementerian ATR, Ossy tak menampiknya. "Masih (memantau dan berkomunikasi). Penugasan saya ke sini kan juga atas arahan Beliau," imbuhnya.

3. KPK tak tutup peluang bakal memanggil Nusron Wahid

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid meneken Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Nama Nusron terseret lantaran berdasarkan pengakuan salah satu tersangka, barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp100 miliar disebut milik menteri dari Partai Golkar tersebut. Uang tunai dan ditemukan dalam bentuk rupiah dan valas. Uang tersebut dikemas dalam boks atau koper hingga mencapai lebih dari 20 buah.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein tak menampik bisa saja memanggil Nusron Wahid. Tetapi, itu semua tergantung dari kebutuhan penyidik.

"Apakah nanti NW (Nusron Wahid) dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan," ujar Achmad di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin.

Namun, ia membenarkan empat dari delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron. Berikut daftar delapan tersangka dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor:

Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
Fahd El Fouz (FEZ) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
Erwin (ERW) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri.