Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) proyek reklamasi. Untuk itu, mereka telah memanggil beberapa Kepala Dinas (Kadin) Pemerintah DKI Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Total sekitar ada lima (saksi) ya. Dari berbagai departemen dan dinas-dinas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Raden Argo Yuwono.
Kemudian, Argo juga menyampaikan tindak lanjut penyidik dengan memanggil beberapa saksi dari pemerintah daerah, salah satunya adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Benny Agus Chandra.
"Reklamasi, kemarin (Rabu, 10/1) kita sudah mengagendakan Pak Benny sebagai saksi kita periksa. Kemarin sudah datang dan kemudian juga kita tanyakan berkaitan dengan pengkajian," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (11/01).
Kendati telah memenuhi panggilan, Benny tidak membawa berkas yang diperlukan penegak hukum untuk melengkapi pemeriksaan. "Nanti kita agendakan ulang untuk membawa dokumen-dokumen itu," katanya.
Selain itu, Polda Metro juga memanggil Edy Junaedi sebagai saksi, mengingat dirinya merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta sebagai saksi.
"Hari ini tadi ada yang sudah datang jam 10. Kita periksa juga Pak Edy," papar polisi berpangkat melati tiga itu.
Terkait hasil penyidikan hingga hari ini, polisi kelahiran Sleman itu mengaku belum mendapatkan hasilnya dari penyidik.
"Kita belum dapat informasi dari penyidik, yang penting agenda hari ini datang. Sehingga korupsi NJOP masih belum terang ya," ujarnya.
Ke depannya, polisi akan terus memanggil pejabat daerah yang bisa memberikan keterangan terkait kasus NJOP ini.
"BPK juga sudah kita periksa sedari awal. Nanti kalau ada kaitannya, (pejabat lain) kita periksa. Kalau tidak ada kaitannya, masa kita periksa," tutup Argo.