UU Keimigrasian Sah, Penangkalan WNA Kriminal Bisa Seumur Hidup

20 Sep 2024, 19:44 WIB

Lia Hutasoit

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (dok. Humas Imigrasi)

Intinya sih...

RUU Keimigrasian disahkan menjadi UU, mengatur penangkalan WNA bermasalah hingga 10 tahun atau seumur hidup.
UU baru mengakomodasi perbaikan layanan dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali dan multiple entry permit.
UU Keimigrasian terbaru mengakomodir pejabat Imigrasi dilengkapi senjata api untuk penegakan hukum.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim buka suara soal pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Salah satu hal yang dibahas adalah terkait penangkalan. Perubahan pasal 103 terkait ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan peraturan Menteri.

“Jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup,” kata Silmy dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

1. Pengaturan masa berlaku izin masuk kembali

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (dok. Humas Imigrasi)

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali atau multiple entry permit. Ini disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki orang asing.

“Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS /ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK). Sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia (orang asing) punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang [IMK] setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi” kata dia.

2. UU Keimigrasian akomodir pejabat imigrasi dilengkapi senpi

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (dok. Humas Imigrasi)

Di samping itu, UU Keimigrasian terbaru mengakomodir pejabat Imigrasi, yakni di bidang penegakan hukum, untuk dibekali senjata api. Penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri.

“Sebelumnya, di tahap pertama pembahasan RUU, kami menjelaskan kepada DPR bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas Imigrasi gugur dalam tugas. Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” kataSilmy.

3. Pencegahan orang ke luar negeri jika sudah dalam proses penyidikan

Dok. Imigrasi Bandara Soetta

Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

“Alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” kata Silmy.