Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)
  • UU Perampasan Aset dinilai memperkuat penegakan hukum dan pemulihan aset bagi negara atau korban.

  • Kejagung dapat memburu aset buronan kasus dugaan korupsi, termasuk Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan.

  • DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis (19/11/2026)

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Minggu (22/11/2026)

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menyebut aturan tersebut dapat membantu pemulihan aset dan memitigasi kerugian yang lebih besar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    UU Perampasan Aset disahkan dan dinilai dapat memperkuat penegakan hukum serta pemulihan aset.
  • Who?
    Kejaksaan Agung, DPR, Anang Supriatna, Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan.
  • Where?
    Rapat paripurna DPR menjadi tempat pengesahan UU Perampasan Aset; lokasi pemburuan aset masih menunggu informasi lebih lanjut.
  • When?
    DPR mengesahkan UU tersebut pada Kamis (19/11/2026), sementara Anang Supriatna memberikan keterangan pada Minggu (22/11/2026).
  • Why?
    Untuk memitigasi kerugian yang lebih besar serta memungkinkan penegak hukum mengejar aset, selain memidanakan orangnya.
  • How?
    Penegak hukum dapat memburu aset milik buronan kasus dugaan korupsi, termasuk yang melarikan diri di dalam atau luar negeri.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

UU Perampasan Aset sudah disahkan oleh DPR. Kejaksaan Agung senang karena sekarang penegak hukum bisa mengejar aset koruptor, bukan hanya menghukum orangnya. Aset milik Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan juga bisa diburu. Mereka disebut buronan dalam kasus dugaan korupsi. Undang-undang ini untuk membantu negara atau korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengesahan UU Perampasan Aset memberi dasar bagi penegak hukum untuk mengejar aset, tidak hanya memidanakan pelaku. Menurut Kejaksaan Agung, langkah ini dapat mendukung pemulihan aset bagi negara atau korban dan memitigasi kerugian yang lebih besar dalam perkara dugaan korupsi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung menyambut baik disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut dinilai dapat memperkuat penegakan hukum.

"Terutama dalam pemulihan aset 2 kali baik buat negara atau korban, buat negara atau korban, dan dapat memitigasi kerugian yang lebih besar tidak hanya mempidanakan orangnya tetapi mengejar aset," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

1. Penegak hukum tak cuma bisa pidanakan koruptor, tapi rampas asetnya

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat menjawab soal berita acara pemeriksaan (BAP) pengusaha properti di Kejagung Kamis (10/9/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menurutnya, UU Perampasan Aset membuat penegak hukum tak hanya bisa memidanakan koruptor tapi juga memburu asetnya. Contohnya, Kejagung kini dapat memburu aset milik buronan kasus dugaan korupsi seperti Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, hingga Arif Kurniawan (AK).

"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri, seperti Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, AK, dll," kata Anang.

2. DPR sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.

3. Riza Chalid hingga Jurist Tan jadi buronan Kejagung

Ilustrasi buronan (IDN Times/Arief Rahmat)

Diketahui, Riza Chalid ditetapkan menjadi tersangka tiga kasus dugaan korupsi. Ketiga kasus itu ialah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan dugaan korupsi minyak mentah Petral.

Lalu, Jurist Tan terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Dia merupakan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Sedangkan Arif Kurniawan ialah pengendali sejumlah perusahaan tambang yang tengah terseret kasus korupsi tambang di Sulawesi Tenggara oleh Kejagung.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More