Wacana E-voting Pemilu 2029, Bawaslu: di Jerman Itu Sudah Ditinggalkan

Lolly mengatakan, penerapan e-voting perlu didukung kajian yang komprehensif, termasuk kemungkinan penerapannya secara bertahap. Menurutnya, skema tersebut perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

“Misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan, keterlibatan teknologi dalam pemilu seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai digitalisasi justru menambah persoalan baru dalam pelaksanaan pemilu.

“Karena maunya kita itu kan kalau pemilu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu,” kata Lolly.

Lolly menambahkan, Bawaslu saat ini juga tengah menyiapkan kajian terkait berbagai isu dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk kemungkinan penggunaan e-voting.

Namun, dia menyebut Bawaslu belum memiliki mekanisme khusus terkait pengawasan e-voting. Saat ini, lembaganya masih membahas substansi usulan perubahan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kalau dari Bawaslu belum. Kami masih diskusikan soal ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menyoroti aspek kontrol masyarakat dalam penerapan e-voting. Dia mengambil contoh Jerman yang menurutnya telah meninggalkan penggunaan e-voting karena adanya persoalan terkait kemampuan masyarakat dalam mengontrol proses pemungutan suara.

“Saya pikir kan Bawaslu ini pelaksana undang-undang ya. Kita sudah berikan beberapa masukan bahwa nanti undang-undang yang diputuskan oleh Dewan, kita akan melaksanakan itu, Bawaslu siapapun nantinya,” kata Totok.

“Tapi berkaitan dengan e-voting tadi menarik. Di Jerman itu e-voting sudah ditinggalkan,” sambungnya.

Totok menjelaskan, salah satu persoalan mendasar dalam penerapan e-voting adalah memastikan seluruh masyarakat dapat memahami dan mengontrol proses pemilu. Menurutnya, kemampuan tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh orang yang menguasai teknologi informasi.

“Substansi demokrasi itu setiap masyarakat harus mampu mengontrol. Orang yang nggak ahli IT pun harus mampu bisa mengontrol itu,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai kesiapan Indonesia menerapkan e-voting perlu menjadi diskusi serius. Bukan hanya dari sisi kesiapan penyelenggara pemilu maupun teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat sebagai pemilih.

Totok menilai tantangan pengawasan e-voting tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan Bawaslu dalam mengawasi proses digital tersebut. Menurutnya, masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengontrol proses pemilu.

“Orang harus melek digital, nggak hanya Panwas-nya saja, masyarakatnya harus mampu mengontrol,” katanya.

Dia menilai prinsip kontrol publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Bahkan, menurutnya, mekanisme e-voting harus tetap dapat diakses dan dipahami masyarakat yang awam terhadap teknologi.

“Itulah substansi demokrasi yang membedakan kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol, one man, one vote, one value,” ujar Totok.

Totok menegaskan, kekhawatiran Bawaslu bukan terkait kemungkinan e-voting mengurangi fungsi pengawasan lembaga tersebut. Fokus utamanya adalah memastikan demokrasi tetap dapat dikontrol oleh masyarakat.

“Bukan soal itu. Kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di republik ini. Bukan soal sangat sektarian soal Bawaslu, itu justru rakyat siap nggak? Republik ini siap nggak rakyatnya? Itu lebih penting,” imbuh dia.