Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terbukti Lakukan Pembohongan Publik

Meski dinyatakan bersalah, laporan tersebut tak dilanjutkan ke persidangan etik. Sebab, sanksi etiknya sudah terabsorbsi putusan 05/DEWAS/ETIK/07/2021.

"Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Dewan Pengawas pada tanggal 29 Maret 2022, maka perbuatan Saudari Lili Pintauli Siregar yang diduga melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK tidak dilanjutkan ke persidangan etik karena sanksi etiknya sudah terabsorbsi dengan Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021," demikian bunyi kesimpulan surat yang ditandatangani Anggota Dewas, Harjono, dikutip Rabu (20/4/2022).

Sanksi etik dimaksud yakni komunikasi yang dilakukan Lili dengan pihak berperkara di KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial. Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Akibat perbuatannya, Lili mendapat pemotongan gaji senilai 40 persen selama 12 bulan. Karena dipotong, ia hanya mendapat gaji pokok Rp2.772.000 selama 12 bulan ke depan. Meski begitu, ia tetap menerima sejumlah tunjangan senilai Rp107.971.250. 

Diketahui, kasus pembohongan publik yang dilakukan Lili dilaporkan oleh empat eks Pegawai KPK, Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah, dan Tri Artining Putri. Mereka menyebut Lili  telah melakukan pembohongan publik karena menyangkal pernah berkomunikasi dengan M Syahrial.