Wakil PM Malaysia ke RI, Sepakati Pengelolaan Wilayah Perbatasan

22 Apr 2025, 11:17 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menerima kunjungan Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (kiri) di Istana Wakil Presiden pada 21 April 2025. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Intinya sih...

Wakil Perdana Menteri Malaysia kunjungi Jakarta, bertemu dengan pejabat Indonesia termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menko Polkam Budi Gunawan
Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang politik, keamanan, pengelolaan wilayah perbatasan, penanganan kejahatan lintas negara, dan implementasi perjanjian batas maritim
Pemerintah Malaysia dan Indonesia juga sedang menyusun langkah lanjutan soal demarkasi batas darat di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar serta membahas kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, tiba di Jakarta sejak Senin kemarin untuk melakukan tiga hari kunjungan bilateral. Di hari pertama ketibaannya di Jakarta, Zahid telah bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Budi menyebut, di dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis bagi kedua negara. Di bidang polkam, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

"Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kami terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Kami akan membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait," ujar Budi di dalam keterangan tertulis dan dikutip Selasa (22/4/2025).

Di dalam forum internal itu, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah diteken oleh kedua negara pada 2023 lalu.

1. Perundingan batas laut teritorial selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi sudah berjalan 18 tahun

Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo ketika menerima kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Bogor. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sementara, perundingan batas laut teritorial di wilayah paling selatan Selat Malaka dan laut teritorial di Laut Sulawesi telah berlangsung 18 tahun, terhitung sejak 2005. Sebanyak 39 pertemuan tingkat Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia, telah dilaksanakan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut, pertemuan ke-39 dilaksanakan pada 11-13 Oktober 2022. Dalam periode itu juga diadakan pertemuan tingkat Kelompok Kerja Teknis.

Garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik 8, 8A, 88 dan 8C dalam Traktat Selat Malaka, dan garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik M, B1, B, C dan P dalam Perjanjian Laut Sulawesi diselesaikan dalam pertemuan ke-34 oleh Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia pada 17-18 November 2018 lalu.

Keterangan tersebut juga menjelaskan dalam kunjungan kerja Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Jakarta pada 8-9 Januari 2023 telah dicapai kesepakatan bahwa Traktat Selat Malaka dan Traktat Laut Sulawesi berdasarkan garis batas laut teritorial yang telah diselesaikan pada Pertemuan ke-34.

2. Indonesia sedang menyusun demarkasi batas darat di Pulau Sebatik dan West Pilar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyusun langkah lanjutan soal demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar. Kesepakatan itu sudah dicapai oleh kedua negara pada Februari 2025 lalu. Budi menggarisbawahi pendekatan yang dilakukan kolaboratif antarinstansi.

"Kami tidak ingin ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan," kata Budi.

Selain soal batas wilayah, rapat antar instansi itu juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, dan penangkapan ikan secara ilegal. Menko Budi berharap langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif tetaapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

"Masalah perbatasan kami bukan hanya soal garis batas, tetapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia-Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi di wilayah masyarakat perbatasan," tutur mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

3. Wakil PM Malaysia akan diterima oleh Prabowo pada sore ini

Presiden Prabowo tiba di Kairo, Mesir (dok. Sekretariat Presiden)

Wakil PM Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, juga akan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa sore pukul 15.00 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, pertemuan itu bakal digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Sore ini, Selasa, 22 April 2025 pukul 15.00 WIB, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta," ujar Yusuf dalam keterangannya.

Yusuf mengatakan, ini merupakan kunjungan resmi Wakil PM Malaysia ke Indonesia sejak 20 April 2025.