Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wamen PPPA Dorong SOP Terpadu Lindungi Korban Kekerasan
Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan saat rapat dengan Komisi VIII DPR (YouTube/Komisi VIII DPR)

  • Wamen PPPA Veronica Tan mendorong SOP pelayanan terpadu lintas kementerian dan lembaga agar perempuan serta anak korban kekerasan mendapat penanganan cepat tanpa hambatan birokrasi terfragmentasi.
  • Penyusunan SOP menindaklanjuti SKB tujuh instansi, dengan UPTD PPA DKI Jakarta sebagai proyek percontohan; keberhasilan layanan bergantung pada komitmen dan empati petugas lapangan.
  • Dashboard SOP Terpadu akan menjadi pusat kendali untuk memantau penanganan dan sumbatan birokrasi, sementara tiap instansi wajib menunjuk PIC serta memperbarui data melalui Kemen PPPA.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?
Vote Now
Kamis (3/9/2026)

Veronica Tan memimpin Rapat Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu di kantor Kementerian Hukum. Ia mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?
Vote Now
  • What?
    Veronica Tan mendorong penyusunan SOP Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
  • Who?
    Veronica Tan, tujuh K/L, UPTD PPA DKI Jakarta, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
  • Where?
    Rapat Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu berlangsung di kantor Kementerian Hukum. Konsolidasi dan pengisian dashboard dipusatkan di kantor Kemen PPPA.
  • When?
    Veronica memimpin rapat pada Kamis (3/9/2026). Keterangan dikutip pada Jumat (4/9/2026) dan Sabtu (5/9/2026).
  • Why?
    SOP disusun agar korban tidak lagi menghadapi layanan yang terfragmentasi antar-instansi.
  • How?
    Melalui SKB tujuh K/L, Perjanjian Kerja Sama dengan UPTD PPA DKI Jakarta, dashboard SOP Terpadu, dan penunjukan PIC resmi di tiap kementerian serta lembaga.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?
Vote Now

Veronica Tan mengajak banyak kementerian dan lembaga membuat satu aturan kerja bersama. Aturan itu untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan agar tidak bingung pergi ke banyak tempat. Ada dashboard untuk melihat tugas dan jalan layanan. Setiap lembaga juga akan memilih PIC resmi untuk bekerja bersama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?
Vote Now

Penyusunan SOP bersama membuka ruang koordinasi yang lebih terarah antara kementerian dan lembaga. Dashboard SOP Terpadu memberi tiap instansi sarana untuk memetakan tugas, memantau alur layanan, dan mengenali hambatan birokrasi. Penunjukan PIC resmi juga menopang keberlanjutan koordinasi, pemantauan kasus, serta pengisian data pelayanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?
Vote Now

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Sinergi ini bertujuan menghadirkan layanan terpadu yang cepat dan tepat bagi perempuan serta anak korban kekerasan.

Langkah ini ditegaskan Veronica saat memimpin Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (3/9/2026). SOP bersama ini dirancang agar penanganan korban tidak lagi terhambat birokrasi yang terfragmentasi.

"Kita perlu menyusun satu Standar Operasional Prosedur yang dapat menjadi acuan bersama," ujar Veronica dalam siaran pers Kemen PPPA, Sabtu (5/9/2026).

1. Tindak lanjut SKB tujuh Kementerian/Lembaga

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka melakukan peninjauan langsung terkait pelaksanaan perdana Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Dok. Humas KemenPPPA)

Penyusunan alur pelayanan terpadu ini merupakan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh instansi: Komdigi, Kemen PPPA, Kemenkum, Kemensos, Kemenkes, Polri, dan LPSK.

UPTD PPA DKI Jakarta ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) lewat Perjanjian Kerja Sama. Veronica menegaskan, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen serta empati para petugas di lapangan.

2. Dashboard jadi pusat kendali layanan korban

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan melakukan kunjungan ke RSHS, Bandung, pada Senin (15/4/2025). (dok. Humas KemenPPPA)

Pemerintah mengenalkan Dashboard SOP Terpadu sebagai command center penanganan kasus. Fasilitas digital ini memetakan tugas setiap instansi, memantau alur penanganan, hingga mendeteksi sumbatan birokrasi dari tahap pencegahan sampai rehabilitasi korban.

3. Setiap K/L wajib tunjuk penanggung jawab resmi

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dalam agenda Forum tematik Bakohumas jelang peringatan PHI ke-96 di Jakarta, Kamis (19/12/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Seluruh K/L yang terlibat sepakat segera menunjuk Person in Charge (PIC) resmi. Langkah ini menjamin kelancaran koordinasi, pemantauan kasus, dan pembaruan data secara berkala. Konsolidasi data dan pembaruan dashboard akan dipusatkan di Kantor Kemen PPPA.

Pilih pendapatmu soal SOP layanan terpadu

Apakah SOP terpadu perlu jadi acuan bersama?

See More

Curated For You

Editorial Team

Related Article