Jakarta, IDN Times - Kepolisian Nasional Filipina mengusulkan penurunan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Usulan ini mencuat setelah insiden penembakan di sebuah sekolah menengah di Kota Tacloban yang menewaskan tiga siswa.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Pemerintah setempat kini tengah mengkaji ulang aturan hukum peradilan anak yang berlaku di negara tersebut.
Insiden penembakan terjadi di Sekolah Menengah Nasional San Jose pada Senin (22/6/2026) saat jam pelajaran dimulai. Selain menewaskan tiga pelajar, peristiwa ini juga menyebabkan puluhan siswa lainnya mengalami luka-luka.
Pihak kepolisian mengungkapkan, aksi bersenjata ini telah direncanakan oleh dua orang siswa yang menjadi pelaku utama sejak dua bulan sebelumnya.
"Dari informasi yang kami dapat, mereka sudah merencanakan aksi ini sejak April atau Mei," kata Kepala Polisi Regional Eastern Visayas, Brigadir Jenderal Jason Capoy, dikutip dari Philippine News Agency.
Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku membawa pistol semi-otomatis kaliber 9 mm dan sebuah revolver. Senjata itu ternyata merupakan pistol dinas milik seorang polisi wanita yang juga bibi dari salah satu pelaku.
Di lokasi kejadian, tim penyidik menemukan lebih dari 40 selongsong peluru. Hasil penyelidikan awal juga menemukan bahwa salah satu pelaku sering memainkan gim gawai berisi kekerasan ekstrem berjudul GoreBox yang diduga memengaruhi kondisi psikologisnya.
Menanggapi tragedi itu, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) secara resmi menyatakan dukungan untuk menurunkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak. Kebijakan ini dinilai mendesak karena jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus melonjak.
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, undang-undang peradilan anak Filipina membebaskan anak berusia 15 tahun ke bawah dari tuntutan hukum. Hal ini memicu kekhawatiran karena pelaku kejahatan usia muda sadar bahwa mereka tidak bisa dihukum penjara.
"Kami mendukung penurunan batas usia pidana, dan kami mengusulkan usia 12 tahun," ujar Kepala Hubungan Masyarakat PNP, Kolonel Allen Rae Co, dilansir Sun Star.
Meski begitu, kepolisian menegaskan bahwa penjatuhan hukuman nantinya tetap mempertimbangkan kemampuan anak dalam memahami dampak perbuatannya. Proses penegakan hukum akan melalui penilaian psikososial yang ketat bersama dinas sosial untuk mencegah penahanan yang sewenang-wenang.
Istana Kepresidenan Filipina menyampaikan bahwa Presiden Ferdinand Marcos Jr. terbuka untuk mengkaji usulan revisi aturan tersebut. Pemerintah siap mempelajari setiap rancangan undang-undang baru yang diajukan parlemen demi meningkatkan keamanan publik.
"Presiden sangat berduka atas peristiwa ini. Siapa pun, terutama orang tua korban, pasti akan merasa sedih dan takut," ungkap Petugas Pers Istana, Claire Castro.
Sebagai langkah cepat, lembaga siber pemerintah telah memblokir aplikasi gim kekerasan yang dinilai memengaruhi perilaku anak. Sosialisasi pengamanan di lingkungan sekolah juga mulai digencarkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain itu, polisi berencana mengadakan simulasi darurat secara rutin guna melatih kesiapan guru dan siswa. Koordinasi antara pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat akan diperkuat demi menjaga keselamatan generasi muda.