AI dalam Militer Ancam Stabilitas, Indonesia Desak Aturan Global di DK PBB
- AI berpotensi selamatkan nyawa, tapi juga picu ancaman baru
- Indonesia tekankan pentingnya tata kelola multilateral
- Indonesia menekankan perlunya kerja sama internasional demi akses teknologi yang setara
New York, IDN Times - Indonesia menegaskan, penggunaan akal imitasi (AI) harus selalu menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang AI dan perdamaian internasional yang digelar di New York.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Korea Selatan selaku Presiden DK PBB bulan ini, dan terbuka bagi seluruh negara anggota. Fokus pembahasan adalah dampak transformatif AI, terutama di sektor militer, yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi stabilitas global.
Sugiono menegaskan, meski AI mampu mendukung misi kemanusiaan dan operasi perdamaian, penggunaannya yang tidak terkendali dapat memicu perlombaan senjata dan merusak stabilitas kawasan. Dia juga menyoroti bahaya nyata integrasi AI dalam sistem kendali senjata nuklir.
"Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer tidak boleh pernah didelegasikan kepada algoritma. Manusia harus tetap memegang kendali," ujar Sugiono di hadapan Dewan Keamanan PBB, Kamis (26/9/2025).
1. AI berpotensi selamatkan nyawa, tapi juga picu ancaman baru
Dalam pidatonya, Sugiono menekankan, AI memiliki kekuatan besar untuk menyelamatkan nyawa. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasi kemanusiaan, mempercepat respons bencana, bahkan meminimalisir korban dalam konflik.
Namun, dia memperingatkan, tanpa tata kelola yang jelas, AI bisa menimbulkan ancaman serius. Mulai dari mempercepat perlombaan senjata, memperkuat aktor non-negara, hingga merusak stabilitas regional.
Indonesia menilai integrasi AI ke dalam sistem persenjataan, terutama yang terkait nuklir, bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang harus diantisipasi bersama. Sugiono menegaskan pentingnya aturan global agar pemanfaatan AI di bidang militer tetap sejalan dengan hukum internasional, humaniter, hak asasi manusia, serta perjanjian perlucutan senjata dan non-proliferasi.
2. Indonesia tekankan pentingnya tata kelola multilateral
Indonesia menegaskan tata kelola multilateral menjadi kunci untuk memastikan AI dimanfaatkan buat perdamaian, bukan konflik. Menurut Sugiono, aturan dan norma harus bersifat inklusif, merefleksikan suara semua negara, bukan hanya negara dengan kemampuan teknologi canggih.
"Prinsip dasar harus jelas, hukum internasional tetap menjadi fondasi. Jika ada kekosongan, maka hukum kemanusiaan dan suara hati nurani harus memandu kita," tegas Sugiono.
Indonesia menekankan, sektor swasta dan para peneliti juga harus menyelaraskan inovasi dengan etika dan nilai kemanusiaan. AI tidak boleh menjadi instrumen yang justru memperlebar ketimpangan global. Makanya, Indonesia mendorong tata kelola global yang tidak membatasi akses terhadap AI, melainkan menjadikannya sebagai jembatan pembangunan teknologi yang lebih merata.
3. Transfer teknologi dan akses setara
Sebagai bagian dari Global South, Indonesia menekankan perlunya kerja sama internasional untuk membangun kapasitas, berbagi pengetahuan, dan memastikan akses teknologi AI yang setara.
Sugiono menilai, tanpa kerja sama inklusif, kesenjangan digital hanya akan semakin tajam dan memicu ketegangan geopolitik baru. Transfer teknologi bagi negara berkembang dinilai penting agar semua pihak dapat berkontribusi pada pembangunan dan perdamaian dunia.
Indonesia pun menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum yang membahas isu teknologi emerging. Pemerintah terus menyuarakan pentingnya kemitraan global yang menutup jurang digital, termasuk di bidang AI.
"Dunia tidak bisa menempuh jalan yang terfragmentasi atau sembrono. Hanya dengan dialog inklusif lintas negara, kawasan, dan sektor, kita bisa memastikan AI menjadi kekuatan untuk perdamaian, bukan konflik," kata Sugiono.
