Akun Media Sosial Trump Diblokir, Lembaga HAM: Tindakan yang Benar

Penangguhan akun media sosial Trump dilakukan banyak platform, termasuk Twitter dan Facebook. Twitter telah menutup akun Trump secara permanen pada Sabtu (9/1/2020). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kekerasan berkelanjutan pasca peristiwa demo di Capitol pada Rabu (6/1/2021).

“Setelah meninjau secara cermat Tweet baru-baru ini dari akun @realDonaldTrump dan konteks di sekitarnya, kami telah secara permanen menangguhkan akun tersebut karena risiko hasutan lebih lanjut untuk melakukan kekerasan,” ujar Twitter dalam cuitannya, Sabtu.

Selain Twitter, Facebook juga telah memutuskan untuk mengunci sementara akun Trump. Belum ada informasi kapan platform media sosial buatan Mark Zuckerberg ini akan membuka akun presiden ke-45 AS itu.

Baru pagi ini, Snapchat dan YouTube juga dikabarkan telah menangguhkan akun Trump dengan alasan yang sama.

Menurut Axios, Snapchat menghapus konten Trump beberapa kali setelah diperingatkan melanggar kebijakan. “Penangguhan tanpa batas ini dipicu tidak hanya oleh tindakan di Snapchat, tetapi juga oleh catatan Trump yang menghasut kekerasan di platform lain,” jelasnya.

Di sisi lain, YouTube sedang menerapkan penangguhan channel Trump selama satu minggu setelah mendapatkan teguran berdasarkan kebijakan platform tersebut, CNN melaporkan.

Dalam pemaparannya, Roth lebih lanjut mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi platform media sosial untuk mengawasi penggunanya dari terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Jadi, platform, perusahaan media sosial, seperti perusahaan manapun, mereka memiliki kewajiban untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hanya ini yang dapat mereka lakukan pada tahap ini,” jelasnya.

“Mereka dalam arti tertentu memberi Trump banyak peringatan. Dia tidak bisa diperbaiki, dia bersikeras dan mereka mengambil langkah yang perlu mereka lakukan,” sambung Roth.

Meski mendukung tindakan yang diambil berbagai platform media sosial tersebut, Roth juga menegaskan bahwa langkah mereka dalam menegakkan standar komunitas belum sepenuhnya konsisten.

“Saya masih berpikir bahwa kita seharusnya tidak hanya menerima kenyataan saat ini dengan platform media sosial. Mereka belum menerapkan apa yang disebut standar komunitas mereka secara konsisten dan saya pikir itu menarik bahwa, Anda tahu, ketika mereka menutup akun Trump, ada sebuah seruan di Myanmar untuk Facebook, “Mengapa Anda membiarkan tentara Myanmar menggunakan Facebook untuk merekrut tentara yang pada gilirannya digunakan untuk menekan etnis minoritas di Myanmar dengan kekerasan?’” jelasnya.

“Ini pertanyaan yang wajar, dan kami telah melihat bahwa platform tersebut benar-benar kurang berinvestasi, terutama dalam keterampilan bahasa dan budaya di berbagai belahan dunia di mana platform mereka benar-benar sering digunakan untuk memicu kekerasan dan perpecahan. Jadi menurut saya ada kebutuhan untuk memastikan bahwa standar yang mereka terapkan ini diterapkan dengan cara yang lebih konsisten dan berprinsip,” sambungnya.

Menyadari kekurangan yang dimiliki berbagai platform media sosial tersebut, Roth pun menyarankan agar mereka tidak hanya mengandalkan keputusan para CEO atau pemimpin bisnis mereka dalam mengambil keputusan terkait penangguhan akun-akun yang melanggar ketentuan dan HAM. Ia menyarankan agar semua media sosial melibatkan panel independen dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

“Jadi menurut saya yang perlu dilakukan platform ini adalah menyiapkan panel independen, panel yang tidak menjawab eksekutif, yang dapat mengajukan banding. Jadi, bukan hanya eksekutif senior yang membatasi seseorang, tetapi ada peluang untuk meninjau keputusan ini dan memastikan bahwa keputusan tersebut adalah produk dari prinsip yang diterapkan secara adil di seluruh dewan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya memastikan tidak ada monopoli di antara perusahaan teknologi tersebut.

“Satu hal penting yang bisa dilakukan adalah, terus terang, memecah monopoli. Maksud saya, patut dipertanyakan mengapa Facebook memiliki Instagram, mengapa Google memiliki YouTube. Maksud saya, ada kekurangan keragaman dalam platform yang mengganggu dan jika kita memiliki lebih banyak keragaman, kekhawatiran ini akan berkurang. Juga cukup jelas bahwa platform lebih menghormati pemimpin pemerintahan, pemimpin politik karena mereka merasa pidato politik itu sangat penting, tetapi saya pikir mereka gagal untuk mengenali secara memadai bahwa pemimpin pemerintahan juga memiliki tugas terpisah dari warga biasa untuk menghindari mempromosikan perpecahan, mempromosikan diskriminasi, mempromosikan kekerasan,” jelasnya.