Angka Kelahiran Turun, Italia Pangkas Ribuan Guru dan Staf Sekolah

04 Nov 2026, 08:10 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi guru (Unsplash.com/Vitaly Gariev)

Intinya Sih

Pemerintah Italia merencanakan pengurangan 4.925 formasi guru dan 2.049 staf penunjang mulai 2027–2028, dengan penerimaan baru dibatasi 75 persen dari pegawai pensiun.
Kebijakan dalam draf anggaran 2027 ditargetkan menghemat 336 juta euro selama 2027–2028, melanjutkan pemangkasan ribuan posisi pendidikan pada anggaran sebelumnya.
Serikat, asosiasi kepala sekolah, oposisi, dan pelajar menolak pemangkasan; mereka menilai penurunan murid seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, bukan melemahkan sekolah negeri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Italia berencana mengurangi ribuan formasi guru dan staf sekolah seiring dengan menurunnya angka kelahiran yang berdampak pada berkurangnya jumlah murid. Kebijakan pengurangan tenaga kerja di sektor pendidikan publik ini menuai penolakan dari serikat pekerja, asosiasi kepala sekolah, hingga partai oposisi.

Langkah efisiensi tersebut tercantum dalam draf rancangan undang-undang anggaran negara sebagai upaya menekan pengeluaran di tengah tekanan keuangan pemerintah. Namun, Kementerian Pendidikan Italia hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut.

1. Draf anggaran negara pangkas ribuan formasi guru dan staf sekolah

Rancangan anggaran tahun 2027 menetapkan pengurangan jumlah tenaga pendidikan secara bertahap mulai tahun ajaran 2027–2028. Pemerintah berencana mengurangi 4.925 formasi guru dan 2.049 posisi tenaga penunjang, termasuk petugas kebersihan dan staf operasional sekolah.

Aturan tersebut juga membatasi penerimaan pegawai baru maksimal 75 persen dari jumlah pekerja yang pensiun. Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 336 juta euro (Rp6,82 triliun) selama periode 2027–2028.

Pengurangan tersebut melanjutkan kebijakan efisiensi dalam anggaran tahun 2025. Sebelumnya, pemerintah telah memangkas 5.660 formasi guru untuk tahun ajaran 2025–2026 dan 2.174 posisi tenaga kependidikan untuk tahun ajaran 2026–2027.

2. Asosiasi pendidikan tolak alasan penurunan angka kelahiran

Sejumlah organisasi pendidikan menilai penurunan angka kelahiran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran sekolah negeri. Asosiasi Kepala Sekolah Italia (ANP) memperingatkan bahwa pengurangan jumlah staf berisiko menurunkan mutu layanan dan mengganggu operasional sekolah di seluruh negeri.

"Penurunan angka kelahiran memang masalah nyata yang serius, tetapi jangan jadikan hal ini alasan untuk melemahkan sekolah negeri," tegas perwakilan ANP, Mario Rusconi.

Serikat pekerja UIL menilai berkurangnya jumlah murid seharusnya dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah siswa dalam setiap kelas dan meningkatkan mutu pengajaran. Dengan demikian, penurunan jumlah murid semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, bukan alasan untuk mengurangi tenaga pendidik.

Penolakan terhadap kebijakan tersebut juga melibatkan para pelajar. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut pemerintah menambah anggaran pendidikan.

3. Krisis demografi menambah tekanan pada keuangan negara

Kebijakan pengurangan tenaga pendidik tersebut tidak terlepas dari krisis demografi yang dihadapi Italia. Negara itu mengalami salah satu penurunan populasi paling serius di kawasan Uni Eropa. Data resmi menunjukkan jumlah siswa sekolah dasar dan menengah terus menyusut, dari 8,4 juta pada tahun ajaran 2017–2018 menjadi 7,7 juta pada 2024–2025.

Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap keuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Ruang fiskal pemerintah juga terbatas karena harus mematuhi aturan Uni Eropa mengenai batas defisit anggaran. Selain itu, pemerintah menghadapi beban subsidi energi setelah inflasi nasional sempat mencapai 5,6 persen pada Oktober lalu.

Bank of Italy memperingatkan bahwa penurunan angka kelahiran dapat mengurangi jumlah tenaga kerja produktif pada masa mendatang. Sementara itu, OECD dan IMF menyoroti risiko minimnya investasi jangka panjang di sektor pendidikan ketika pemerintah berupaya menjaga stabilitas keuangan negara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.