Jakarta, IDN Times - Otoritas keamanan Armenia menahan enam kandidat legislatif dari partai oposisi pro-Rusia, Armenia Kuat, pada Sabtu (6/6/2026). Penahanan ini dilakukan hanya satu hari sebelum pemungutan suara pemilu parlemen dimulai.
Langkah hukum ini memicu polemik publik. Partai oposisi menilai penahanan tersebut bermuatan politis, sementara pihak berwenang menegaskan tindakan itu murni proses hukum terkait dugaan pelanggaran pemilu.
Komite Investigasi Armenia menahan keenam kandidat tersebut setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU). Mereka diduga terlibat dalam praktik suap pemilih untuk mengamankan kursi di parlemen.
Pihak berwenang telah memulai penyelidikan pidana terkait kasus ini. Di sisi lain, Partai Armenia Kuat membantah seluruh tuduhan dan menilainya sebagai bentuk represi politik. Pengacara partai menjelaskan bahwa transaksi keuangan yang dipermasalahkan penyidik hanyalah pembayaran gaji rutin untuk staf internal.
"Kami siap untuk semua skenario, termasuk jika status kepesertaan partai kami dibatalkan dari pemilu," kata Anggota Senior Partai Armenia Kuat, Davit Ghazinian, dilansir Azatutyun.
Sebelumnya, kelompok politik pesaing sempat mengajukan permohonan untuk mendiskualifikasi partai oposisi ini. Namun, permohonan tersebut ditolak komisi pemilihan dalam sebuah sidang luar biasa.
Ketua Partai Armenia Kuat, Samvel Karapetyan, saat ini masih berstatus sebagai tahanan rumah. Ia menghadapi tuduhan makar terkait dugaan rencana penggulingan kekuasaan setelah mendukung aksi protes kelompok keagamaan.
Pengusaha tersebut membantah tuduhan konspirasi dan mengklaim kasusnya memiliki motif politik. Meski pergerakannya dibatasi, Karapetyan tetap menjalankan kampanye. Untuk menyiasati pembatasan tersebut, ia memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk kampanye daring, serta rutin mengadakan pertemuan politik dengan warga di kediaman pribadinya.
"Rakyat Armenia akan membuat pilihan yang tepat dan Armenia akhirnya akan memiliki pemerintahan yang sah," ungkap Samvel Karapetyan, dikutip dari Associated Press.
Pengadilan Anti-Korupsi Armenia telah memperpanjang masa tahanan rumah Karapetyan selama tiga bulan ke depan. Meski begitu, larangan baginya untuk tampil di hadapan publik dan memberikan wawancara kepada media kini telah dicabut.
Pemilu parlemen kali ini menjadi ujian penting bagi kebijakan luar negeri Armenia yang perlahan mulai menjaga jarak dari pengaruh Moskow.
Perdana Menteri Nikol Pashinyan berupaya memperkuat posisinya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Azerbaijan. Ia juga berencana membuka perbatasan dengan Turki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai respons atas pergeseran kebijakan ini, Rusia menerapkan sejumlah pembatasan impor terhadap produk unggulan Armenia.
Kubu oposisi pro-Rusia mengkritik pemerintah yang dianggap melepaskan wilayah historis di Nagorno-Karabakh. Mereka menilai pemulihan hubungan dengan Rusia adalah satu-satunya jalan untuk menjaga keamanan negara.
"Pashinyan memiliki visi untuk masa depan, sedangkan yang lainnya terjebak di masa lalu," ujar pengacara Anahit Sarkisyan.
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan adanya kampanye disinformasi asing yang menargetkan opini publik. Kondisi ini mempertegas polarisasi pemilih antara kelompok pro-Barat dan pendukung aliansi tradisional dengan Rusia.