AS Resmi Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

26 Agu 2026, 08:10 WIB

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

AS Resmi Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa (Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

AS menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada 24 Agustus 2026, mengakhiri isolasi ekonomi-politik 47 tahun setelah peninjauan Kongres selama 45 hari.
Washington juga mencabut status teroris HTS dan sanksi terkait, menyusul komitmen pemerintah Presiden Ahmad al-Sharaa melawan terorisme serta bergabung dengan Koalisi Global Melawan ISIS.
Pencabutan pembatasan membuka peluang investasi, rekonstruksi, dan integrasi keuangan Suriah, sementara stabilitas domestik, pemerintahan inklusif, serta ketegangan regional tetap menjadi tantangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin (24/8/2026). Keputusan bersejarah ini diambil setelah berakhirnya masa peninjauan Kongres AS selama 45 hari sejak diajukan Presiden AS Donald Trump pada Juli.

Langkah tersebut mengakhiri masa isolasi ekonomi dan politik yang telah berlangsung selama 47 tahun. Selain mencabut label sponsor terorisme, AS juga membatalkan status teroris kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Kebijakan ini menandai perubahan besar hubungan kedua negara setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.

1. AS cabut sanksi dan status teroris Suriah

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. (White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Suriah telah masuk dalam daftar negara sponsor terorisme AS sejak 1979 bersama Kuba, Iran, dan Korea Utara. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menyatakan Suriah kini resmi terbebas dari larangan regulasi sanksi terorisme tersebut.

Washington juga mencabut HTS dari daftar organisasi teroris global dan daftar sanksi khusus. Seiring pencabutan status tersebut, Lisensi Umum 25 yang sebelumnya mengatur izin transaksi darurat resmi dibatalkan karena tidak lagi diperlukan.

Langkah ini diambil menyusul komitmen pemerintah baru Suriah di bawah Presiden Ahmad al-Sharaa untuk menjauhkan negara dari tindak terorisme internasional. Damaskus telah resmi bergabung dengan Koalisi Global Melawan ISIS serta menindak jaringan kelompok militan Al-Qaeda dan milisi pro-Iran.

"Pencabutan status ini menghilangkan hambatan besar terakhir bagi investasi sektor swasta dan mendorong integrasi Suriah ke dalam ekonomi global," ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dilansir Al Jazeera.

2. Dorong investasi dan pemulihan ekonomi pascaperang

sudut kota Aleppo, Suriah (unsplash.com/Aladdin Hammami)

Keputusan AS dinilai penting bagi pembangunan kembali Suriah yang telah dilanda perang saudara selama lebih dari 13 tahun. Laporan Bank Dunia memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi berbagai infrastruktur di negara tersebut mencapai 216 miliar dolar AS (sekitar Rp3,8 kuadriliun).

Penghapusan sanksi membuka akses bagi perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional untuk kembali beroperasi di Suriah. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya bahkan telah menerbitkan buku panduan resmi bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modal.

Para pejabat ekonomi di Damaskus menyambut antusias pencabutan pembatasan finansial tersebut. Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh menilai langkah ini membuka pintu kerja sama investasi dan transfer teknologi modern yang telah lama dinantikan. Sementara itu, otoritas perbankan Suriah mengaku siap untuk berintegrasi kembali dengan sistem keuangan dunia.

“Kami bekerja untuk membangun sistem keuangan yang modern dan andal serta mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” tutur Gubernur Bank Sentral Suriah Safwat Raslan, dilansir The Straits Times.

3. Hubungan AS-Suriah semakin membaik

tentara Suriah menjaga pos keamanan (U.S. Army photo by Staff Sgt. Fred Brown, Public domain, via Wikimedia Commons)

Hubungan AS dan Suriah berkembang cepat di bawah kepemimpinan Presiden al-Sharaa. Pemimpin baru Suriah tersebut telah melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk bertemu Trump sebelum kesepakatan ini tercapai.

Utusan Khusus AS untuk Suriah Tom Barrack menyebut penghapusan label terorisme sebagai fondasi kemitraan baru kedua pihak. Ia menekankan pentingnya menghadirkan investasi dan perdagangan untuk memperbaiki dampak konflik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shaibani menyatakan komitmen Damaskus dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ia berjanji Suriah akan terus menghapus sisa-sisa dampak isolasi melalui kerja sama yang transparan dan saling menghormati.

Meski hubungan diplomatik membaik, Suriah masih menghadapi berbagai tantangan terkait stabilitas keamanan domestik dan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah serta potensi ketegangan militer antara negara tetangga seperti Israel dan Turki juga menjadi ujian lanjutan bagi stabilitas negara tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.