AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Tindakan Tiongkok yang terlihat samar-samar dalam mendukung penerapan sanksi PBB terhadap Korea Utara, membuat AS semakin yakin jika RRT dengan sengaja melanggar keputusan tersebut. Berdasarkan informasi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri AS, mereka telah mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan Tiongkok seperti, mengizinkan keluar-masuknya kapal pengangkut batu bara dari Korea Utara ke Tiongkok sebanyak 555 kali, menampung 20.000 Pekerja Korut yang bekerja di Tiongkok, dan pemberian izin tinggal bagi 24 Pejabat Korea Utara yang terlibat dengan program senjata nuklir Korut, dilansir dari Reuters.

Menurut Wakil Riset Kementerian Luar Negeri AS,  Alex Wong, Pemerintah Tiongkok sengaja membiarkan pelanggaran tersebut terjadi meskipun Tiongkok sudah menyetujui setiap resolusi penjatuhan sanksi PBB terhadap Korut pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016, dan 2017. Pelanggaran ini mendorong AS untuk mempertanyakan itikad baik Republik Rakyat Tiongkok untuk memenuhi target denuklirisasi Semenanjung Korea. 

Mengetahui terus berlangsungnya pelanggaran sanksi PBB terhadap Korut oleh banyak entitas, Pemerintah AS melalui kementerian luar negerinya membuat sebuah kebijakan khusus. Dengan harapan mempermudah proses pelacakan aksi pelanggaran dan ilegal yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk negara dan perusahaan, yang terus melakukan transaksi ekonomi dengan Korea Utara, Kemenlu AS membuka website pengaduan, DPRKrewards.com, dimana bagi setiap orang yang mengetahui ataupun memiliki informasi mengenai aksi pelanggaran akan ditawarkan pembayaran hingga 5 juta Dollar AS, dilansir dari AFP.

Sistem pemberian bayaran atau hadiah kepada masyarakat sipil dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kebijakan Pemerintah AS  bukanlah sesuatu yang baru. Amerika Serikat biasanya lebih memilih meletakkan "harga" agar mendapatkan informasi keberadaan teroris ketimbang pengaduan pelanggaran sanksi yang bersifat acak. 

Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara dianggap sebagai ancaman serius untuk keamanan regional dan global. Dilaporkan Reuters, menanggapi tuduhan AS, Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa mereka sudah menerapkan segala syarat dalam mengimplementasikan sanksi kepada Korut, dan ditambah RRT bersama Federasi Rusia juga berharap jika bantuan ekonomi dapat menjadi jawaban untuk memecah kebuntuan proses denuklirisasi.

Di mata Tiongkok, melemahnya perekonomian Korea Utara dianggap sebagai sebuah kesempatan agar komunitas internasional dapat membantu Korut sehingga Kim Jong Un mau semakin terbuka dengan program nuklirnya. Walaupun begitu, AS tidak sependapat karena menurut mereka di saat seperti inilah Pemerintah Tiongkok hendak memastikan dominasinya di dalam pasar Korea Utara.