Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia resmi menjatuhkan putaran sanksi terarah terbaru terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada Rabu (18/11/2026). Sanksi ini menargetkan tiga individu dan empat organisasi atas keterlibatan mereka dalam ekspansi permukiman serta pos pemukim.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyampaikan kebijakan tersebut melalui pernyataan tertulis di laman resmi kantornya. Melalui langkah ini, warga negara dan bisnis Australia dilarang melakukan perdagangan maupun memberikan bantuan keuangan dan bentuk dukungan lainnya kepada pihak-pihak yang disanksi.