Ayahnya Ketemu Gembong Narkoba, Menhan Honduras Resign

Carlos Zelaya mengaku bahwa keputusannya mundur sebagai Sekretaris Parlemen Honduras untuk menghadapi proses investigasi soal dugaan punya hubungan dengan kelompok penyelundup narkoba.

"Saya menyatakan surat pengunduran diri dari keanggotaan Parlemen Honduras dan jabatan sebagai Sekretaris Parlemen untuk menjauhkan diri saya dari segala bentuk perlindungan yang mungkin saya dapatkan selama proses investigasi," ungkap Zelaya, dikutip The Tico Times. 

Adik ipar Presiden Castro itu mengaku bahwa pertemuan yang terjadi pada 2013 tersebut adalah sebuah jebakan. Ia tidak mengetahui kehadiran penyelundup narkoba itu dalam acara kampanye Partai Libre. 

"Pertemuan itu tidak pernah diminta oleh mantan Presiden Zelaya dan tidak pernah didorong ataupun diminta oleh Presiden Castro. Ini adalah pertemuan sepihak darinya di Comayaguela, dekat Tegucigalpa," sambungnya. 

Nama Carlos Zelaya sempat disebutkan dalam persidangan mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez atas kasus penyelundupan narkoba di New York, AS pada Maret lalu. Ia jadi salah satu dari 36 orang yang diduga punya kaitan dengan gembong narkoba.

Jaksa Agung Honduras, Johel Zelaya, sudah mengirimkan tim yang hadir dalam persidangan Hernandez di New York. Ia pun menekankan akan menginvestigasi semua warga Honduras yang disebutkan, termasuk Carlos Zelaya. 

"Kami akan melanjutkan investigasi, kami tidak akan menyerah hingga semua skandal di Honduras ini terkuak dan memberikan keadilan bagi rakyat Honduras. Kami akan mengadili siapapun itu yang mungkin terlibat," tegasnya. 

Dilansir EFE, analis dan mantan kandidat Presiden Honduras Olban Valladares mengungkapkan, mundurnya dua mantan pejabat tinggi ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Skandal ini juga merupakan pukulan keras yang mencoreng citra Presiden Castro dan Partai Libre. 

Pada Kamis (29/8/2024), Kementerian Luar Negeri AS meminta kepada Honduras untuk mempertimbangkan soal penangguhan perjanjian ekstradisi yang sudah disetujui lebih dari 1 abad. Pihaknya menekankan ekstradisi sangat menguntungkan kedua negara. 

"Ekstradisi adalah alat penegak hukum yang sangat berharga dan sudah menguntungkan rakyat Honduras dan Amerika Serikat. Kami mendesak agar pemerintah Honduras memikirkan ulang keputusan penanggunan perjanjian ekstradisi antara Honduras-AS," terangnya.  

"Untuk sementara ini, perjanjian ekstradisi masih berlaku. Namun, segala upaya untuk menangguhkannya akan berdampak buruk dalam upaya bersama Honduras-AS untuk melawan penyelundupan narkoba dan memberikan hukuman kepada pelaku kriminal," tambahnya. 

Dilansir Reuters, AS selama ini kerap ikut campur dalam politik Honduras. Washington memiliki pangkalan militer di negara Amerika Tengah itu sejak Perang Dingin dan membela mantan Presiden Hernandez meski diduga melakukan kecurangan dalam pilpres 2017.