Azerbaijan: Rusia Gagal Penuhi Kewajiban di Sengketa Nagorno-Karabakh

Pada 2020, Rusia menjadi penengah untuk kesepakatan gencatan senjata yang dapat mengakhiri perang enam minggu antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh.

Dalam kesepakatan itu, Armenia menyerahkan sebagian wilayah, sementara Rusia mengerahkan pasukan perdamaian ke Koridor Lachin. Itu adalah satu-satunya jalan penghubung darat antara Nagorno-Karabakh dengan Armenia.

Namun, Azerbaijan menuduh Rusia gagal memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian gencatan senjata.

"Rusia tidak memastikan implementasi penuh dari perjanjian dalam kerangka kewajibannya. Moskow tidak melakukan apa pun untuk mencegah pasokan militer Armenia mencapai pasukan separatis di daerah kantong yang bergolak," kata Kementerian Luar Negeri Azeri, dikutip dari Barron's.

Dilansir Daily Sabah, Kementerian Luar Negeri Azeri juga menuduh Armnia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Baku mengklaim tetap setia dengan kesepakatan tersebut, tapi penggunaan Koridor Lachin untuk kegiatan ilegal tetap dilakukan meski telah mendapat peringatan berulang dari Azerbaijan.

"Selama beberapa bulan terakhir, ratusan penduduk Armenia telah diizinkan melewati pos pemeriksaan ini dengan cara yang diatur dengan baik dan transparan," kata Kementerian Azerbaijan. 

"Meskipun demikian, Armenia tidak menghentikan provokasinya terhadap Azerbaijan dan melepaskan tembakan ke pos pemeriksaan tersebut pada 15 Juni, sebagaimana serta upaya penyelundupan menggunakan kendaraan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada Juli," tambahnya.

Dalam pernyataan lanjutan, penarikan sisa pasukan Armenia di wilayah Azerbaijan belum dipastikan, yang itu bertentangan dengan perjanjian. Justru Rusia disebut mendukung angkatan bersenjata Armenia di bawah pengawasan pasukan penjaga perdamaian Moskow.

Sejak Uni Soviet runtuh, Armenia dan Azerbaijan terlibat dua kali pertempuran memperebutkan Nagorno-Karabakh. Itu adalah wilayah pegunungan yang dimiliki Azerbaijan, tapi ditempati sekitar 120 ribu etnis Armenia.

Upaya mendamaikan dua negara telah dilakukan berbagai pihak, seperti Uni Eropa (UE). Baru-baru ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel memediasi pembicaraan antara pemimpin Azeri dan Armenia.

Dilansir Al Jazeera, pembicaraan itu disebut terus terang, jujur, dan substantif. Michel mengatakan, kemajuan nyata pembicaraan tergantung pada langkah lanjutan yang perlu diambil dalam waktu dekat.

"Sebagai prioritas, kekerasan dan retorika keras harus dihentikan untuk menyediakan lingkungan yang layak bagi perdamaian dan pembicaraan normalisasi. Penduduk di lapangan membutuhkan jaminan, pertama dan terutama tentang hak dan keamanan mereka," kata Michel.