Kabar Trump Tawarkan Senjata ke Xi Jinping Diungkap Dubes AS

28 Sep 2026, 21:25 WIB

3 min read

Intinya Sih

Duta Besar AS untuk China David Perdue mengungkap Trump pernah menawarkan penjualan senjata kepada Xi Jinping saat membahas transaksi pertahanan global.
Pemerintah AS membantah ada tawaran atau rencana penjualan senjata ke China, menegaskan hukum AS melarang transaksi militer dengan Beijing.
Di tengah isu itu, paket senjata AS senilai 14 miliar dolar untuk Taiwan masih tertahan, sementara senator mendesak persetujuan pengiriman dan bantuan pertahanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk China, David Perdue, mengungkapkan Presiden Donald Trump sempat menawarkan penjualan senjata AS kepada Presiden China Xi Jinping. Pernyataan tersebut disampaikan Perdue setelah pertemuan kedua pemimpin di Washington.

Kabar itu langsung memicu sorotan di tengah rivalitas strategis kedua negara dan terhentinya pengiriman senjata AS ke Taiwan. Menanggapi klaim tersebut, pemerintah AS segera menegaskan larangan hukum yang menutup peluang transaksi militer dengan Beijing.

1. Pengakuan Dubes AS soal tawaran alutsista Trump ke Xi
Presiden China Xi Jinping di Brazil pada 2024 (Vice-Presidência da República, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)
Pengakuan tersebut disampaikan Perdue saat diwawancarai dalam program Fox News Sunday pada Minggu (27/9/2026). Ia menyebut Trump melontarkan wacana penjualan alutsista secara langsung saat membahas transaksi pertahanan global.
"Presiden Trump terus berkata bahwa kami menjual senjata ke negara lain di seluruh dunia, dan ia sempat bertanya kepada Presiden Xi apakah ingin membeli," kata Perdue, dilansir Fox News.
Perdue tidak merinci waktu pasti percakapan tersebut terjadi maupun respons yang diberikan oleh Xi. Pertemuan Trump dan Xi sendiri sebelumnya difokuskan untuk memperpanjang gencatan perang tarif serta meredakan ketegangan isu teknologi.
Wacana penjualan alutsista ke rival geopolitik utama seperti China dinilai sebagai anomali dalam diskursus kebijakan luar negeri AS. Hingga saat ini, pihak Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim tersebut.
2. Pemerintah AS bantah rencana penjualan senjata ke China
Gedung Putih. (unsplash.com/Tomasz Zielonka)
Klaim Perdue langsung memicu klarifikasi dari pejabat pemerintahan Trump. Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyusun agenda untuk menjual alutsista ke militer China.
"Hukum AS melarang penjualan senjata ke China, dan tidak ada tawaran atau rencana untuk menjual senjata ke China," bunyi pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, dilansir The New York Times.
Direktur China Center di Brookings Institution, Ryan Hass, menilai pengakuan Perdue dapat menimbulkan kegelisahan bagi negara-negara mitra AS seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan. Langkah tersebut dipandang bertolak belakang dengan sikap resmi AS yang menempatkan Beijing sebagai ancaman militer terbesar.
3. Penjualan senjata ke Taiwan justru masih tertahan
ilustrasi bendera Taiwan. (unsplash.com/Roméo A.)
Isu tawaran senjata ke Beijing mencuat saat paket persenjataan untuk Taiwan senilai 14 miliar dolar AS (sekitar Rp251 triliun) justru masih tertahan di Washington. Paket pertahanan yang telah disetujui para pemimpin Kongres pada awal 2026 tersebut belum kunjung direalisasikan oleh pemerintahan Trump.
Empat senator Partai Republik yang dipimpin Mitch McConnell mengirim surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu (23/9/2026). Mereka mendesak agar izin penjualan alutsista ke Taipei segera diterbitkan demi mengimbangi peningkatan kekuatan militer China di Selat Taiwan.
Legislator juga meminta alokasi dana bantuan militer sebesar 300 juta dolar AS (sekitar Rp5,3 triliun) dan program kerja sama keamanan 1 miliar dolar AS (Rp17,9 triliun) segera dicairkan. Sementara itu, Rubio menyatakan bahwa pemerintah masih meninjau kapasitas industri pertahanan domestik sebelum menyetujui pengiriman alutsista ke luar negeri.
Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 mewajibkan pemerintah AS untuk menyediakan sarana pertahanan yang memadai bagi Taipei. Namun, Trump sebelumnya sempat mengakui bahwa penahanan paket senjata tersebut sengaja dijadikan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan dengan Beijing.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.