Bangladesh Pertimbangkan Bergabung dengan Pakta Pertahanan Makkah

Dilansir Reuters, seorang sumber internal Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi secara resmi telah mengundang Dhaka untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Bangladesh Humayun Kabir menyampaikan bahwa pihak penggagas aliansi telah mengundang jajaran kepemimpinan negara itu untuk berpartisipasi. "Mereka mengundang kepemimpinan Bangladesh, khususnya Perdana Menteri Tarique Rahman, untuk datang dan berpartisipasi," kata Kabir kepada para jurnalis pada Senin (24/8/2026).

Pakta Makkah ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di kota suci Makkah, Arab Saudi, pada Jumat (7/8/2026). Perjanjian pertahanan bersama ini mengadopsi prinsip kolektif seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Kabir menegaskan sikap terbuka Bangladesh terhadap kerja sama keamanan tersebut. "Jika ada pengaturan keamanan di antara negara-negara Islam di Timur Tengah, bukan hal yang aneh bagi kami untuk mempertimbangkan berpartisipasi. Hal ini dipandang secara positif," tutur Kabir.

Dilansir Middle East Eye, aliansi tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim Sunni ini menegaskan bahwa kerja sama mereka bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara tertentu. Kerja sama militer ini muncul di tengah ketegangan geopolitik kawasan yang terus meningkat serta konflik di Timur Tengah.

Langkah Bangladesh untuk bergabung dengan blok militer dinilai para analis akan menguji prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah lama dianut negara tersebut. Selama ini, Dhaka berupaya menghindari keterlibatan dalam kubu geopolitik yang saling bersaing guna menjaga arus investasi dan perdagangan global. Ekonomi Bangladesh sangat bergantung pada ekspor pakaian jadi ke Britania Raya, Uni Eropa, serta Amerika Serikat, disamping kiriman remitansi dari para pekerja di Timur Tengah.

Analis geopolitik Kollol Kibria menjelaskan bahwa keanggotaan resmi dalam aliansi militer berpotensi merumitkan hubungan diplomasi Bangladesh dengan sejumlah negara mitra. Hubungan Dhaka dengan mitra strategis seperti China, Iran, Jepang, Kuwait, Oman, Qatar, Rusia, Uni Emirat Arab, serta Amerika Serikat berisiko terdampak. "Hubungan ini tidak akan serta-merta putus, tetapi begitu Bangladesh bergabung dengan blok militer, pertanyaan tentang posisi Bangladesh berada di pihak mana menjadi semakin sulit dihindari," ujar Kibria.

Dilansir The Straits Times, Profesor Studi Pembangunan Universitas Dhaka Asif Shahan juga mengingatkan adanya risiko bagi perekonomian Bangladesh yang berorientasi ekspor. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas hubungan komersial serta diplomasi dengan berbagai mitra global. "Jika Bangladesh bergabung dengan aliansi ini, beberapa negara, termasuk India, tidak akan senang. Namun, hal itu seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan Bangladesh," kata Shahan.

Undangan untuk bergabung dengan Pakta Makkah datang pada momen yang sensitif dalam hubungan bilateral antara Bangladesh dan India. Hubungan kedua negara tetangga tersebut diwarnai ketegangan terkait persoalan perbatasan serta tuduhan pendorongan warga secara paksa. Selain itu, Pemerintah Bangladesh di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tarique Rahman sedang mengajukan permintaan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang melarikan diri ke India pada Agustus 2024.

Percepatan aliansi keamanan antara Bangladesh dan Pakistan diperkirakan akan dipandang sebagai ancaman geopolitik oleh India. India dan Pakistan merupakan dua negara tetangga bersenjata nuklir yang memiliki sejarah rivalitas panjang di Asia Selatan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa pihak New Delhi terus memantau dengan cermat perkembangan dinamika keamanan di Asia Barat.

Meski pakta ini diklaim bersifat defensif, sejumlah analis menilai aliansi Makkah berpotensi merenggangkan hubungan dengan Iran di tengah eskalasi konflik Selat Hormuz. Selain itu, upaya mengajak Mesir ke dalam pakta ini sebelumnya juga menemui jalan buntu, menegaskan rumitnya peta aliansi di kawasan tersebut. Keputusan akhir pemerintah di Dhaka nantinya harus menimbang konsekuensi strategis dan ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil langkah formal.