Belanda Resmi Larang Impor Produk dari Permukiman Ilegal Israel

Keputusan Belanda mengikuti langkah Belgia yang lebih dulu menyetujui kebijakan serupa. Dengan keputusan itu, Belanda bergabung bersama Spanyol dan Republik Irlandia sebagai negara anggota Uni Eropa (UE) yang mengambil langkah sepihak, sementara mayoritas majelis rendah parlemen Belanda telah mendukung kebijakan tersebut sejak tahun lalu.

Di sisi lain, Dewan Negara Belanda tak mengajukan keberatan terhadap aturan itu. Lembaga tersebut hanya mencatat adanya keraguan mengenai efektivitas penerapannya dalam praktik, sesuatu yang telah dipertimbangkan pemerintah sejak pengumuman kebijakan dua bulan sebelumnya.

Riset yang diterbitkan kelompok Global Echo pada bulan lalu menyebut Belanda menerima sepertiga dari total ekspor pertanian permukiman ilegal Israel dan hampir separuh dari seluruh ekspor yang dikirim ke UE. Produk yang terdampak meliputi alpukat, kurma, jeruk, anggur, rempah segar, serta anggur dari Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Nilai perdagangan setiap tahunnya diperkirakan mencapai puluhan juta euro atau setara ratusan miliar rupiah, meski angka pastinya sulit dipastikan. Jerusalem Post menilai kebijakan tersebut lebih bersifat simbolis dibandingkan berdampak secara praktis karena dinilai sulit ditegakkan.

Kebijakan itu memicu tanggapan dari sejumlah pihak. Politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders mengecam keputusan pemerintahnya.

"Saya sangat malu atas pengkhianatan pemerintah kiri-liberal Belanda yang mencintai Islam dan membenci Israel," kata Wilders, dikutip Jerusalem Post.

Sementara itu, majelis tinggi parlemen Irlandia mengesahkan undang-undang serupa setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari majelis rendah. Menanggapi keputusan Irlandia, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan kecamannya.

"Irlandia telah memilih untuk memboikot orang Yahudi alih-alih menghadapi terorisme. Ini adalah kemenangan politik bagi jihadis Hamas," sebut Kemenlu Israel.