Biden Stop Dana Pembangunan Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Joe Biden, Presiden Terpilih AS, telah membuat serangkaian perintah eksekutif yang digunakan untuk membalik kebijakan Donald Trump sebelumnya. Kini rangkaian perintah itu menyasar pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Melansir dari laman Axios, Biden menulis dalam surat kepada Kongres bahwa pembangunan tembok oleh Trump “tidak beralasan” sehingga tidak ada lagi pajak dolar dari rakyat Amerika Serikat yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tembok perbatasan.

Selain itu, Biden juga menulis bahwa dia akan meminta penijauan “semua sumber daya yang dialokasikan atau dialihkan” untuk pembangunan tembok perbatasan. Kekuatan Kongres yang saat itu didominasi oleh Demokrat adalah salah satu penghalang kuat niat Donald Trump.

Namun karena Trump menggunakan kekuatan perintah darurat, sehingga hal itu memungkinkan Presiden AS menghindari proses politik dan bisa mengakses dana militer. Karena itu, dana dari Pentagon bisa dialihkan untuk membantu penambahan biaya pembangunan tembok perbatasan.

Salah satu hal paling mendasar dari alasan pembangunan tembok oleh Donald Trump adalah untuk membendung arus imigran ilegal dari Amerika Tengah dan Latin. Bahkan pada tahun 2017, Trump meminta Meksiko untuk berbagi pendanaan karena menganggap Meksiko memiliki peran bagi masuknya imigran ilegal. Namun hal itu ditolak oleh Meksiko.

Menurut laman resmi Gedung Putih yang memuat surat penghentian pembangunan tembok perbatasan, Biden secara tegas menulis bahwa “membangun tembok besar yang membentang di seluruh perbatasan selatan bukanlah solusi kebijakan yang serius.” Biden juga menilai bahwa pembangunan tersebut adalah salah satu tindakan pemborosan.

Melansir dari laman BBC, tindakan Biden mendapatkan “ejekan” dari mantan penasihat kampanye Donald Trump, yakni Jason Miller. Ia mengatakan bahwa “Biden menyukai imigrasi ilegal.”

Meskipun pembangunan tembok perbatasan dihentikan, namun beberapa kebijakan imigrasi yang pernah dibuat oleh Donald Trump masih dipertahankan. Hal itu digunakan untuk membendung arus imigrasi ilegal yang dimungkinkan bakal meledak jika pembangunan tembok langsung dihentikan.

Salah satu kebijakan yakni, pejabat perbatasan berhak untuk mengusir imigran tanpa dokumen. Dalam konferensi pers, sekretaris Gedung Putih, Jen Psaki menjelaskan pandemi adalah salah satu alasan tidak bisa diterapkannya proses kebijakan penerimaan imigrasi secara komprehensif.

Psaki mengatakan “Sekarang bukan waktunya untuk datang, dan sebagian besar orang akan ditolak.”

Pembangunan tembok perbatasan di bagian selatan Amerika Serikat adalah salah satu agenda Trump ketika menjabat sebagai presiden. Namun kebijakan tersebut sebenarnya mendapatkan tentangan dari banyak kalangan, termasuk dari Kongres yang didominasi oleh Demokrat.

American Civil Liberties Union (ACLU), lembaga non-profit yang mengurusi HAM, pernah menentang pemerintah Trump ke pengadilan karena mengalihkan 2,5 miliar dolar atau sekitar Rp35 triliun dari Departemen Pertahanan AS untuk menyelesaikan.

Anggota Kongres dari Demokrat yang mewakili Arizona, wilayah tempat sebagian besar pembangunan tembok perbatasan dibangun, menganggap bahwa perintah “Keadaan darurat Trump tidak pernah tentang keamanan. Itu telah mencuri uang untuk mendanai monumen kebijakan rasisnya sepanjang perbatasan selatan,” tulisnya di media sosial seperti dikutip dari laman The Hill.