PBB: Kekerasan Seksual dan Kematian Perempuan di Perang Melonjak
- Laporan PBB mencatat perempuan dan anak perempuan menyumbang satu dari empat korban tewas sipil konflik 2025, dengan sedikitnya 25 kematian per hari di wilayah perang.
- Kasus kekerasan seksual terkait konflik mencapai 9.788 pada 2025, lebih dari dua kali lipat setahun sebelumnya; konflik juga memperburuk risiko kesehatan ibu dan kemiskinan ekstrem.
- Partisipasi perempuan hanya 5 persen dalam negosiasi pada 57 proses perdamaian 2025, sementara organisasi perempuan di wilayah krisis menghadapi kekurangan dana parah.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaparkan laporan tahunan yang mencatat bahwa perang semakin mematikan bagi kaum perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang dipaparkan pada Senin (26/10/2026), perempuan dan anak perempuan menyumbang satu dari setiap empat korban tewas dari total lebih dari 37 ribu warga sipil dalam konflik bersenjata sepanjang 2025.
Proporsi korban jiwa perempuan tersebut berlipat ganda dibandingkan data pada 2021. Bersamaan dengan bertambahnya kematian warga sipil, laporan itu mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual terkait konflik di dunia, sementara keterlibatan perempuan dalam perundingan damai masih sebagian besar dikesampingkan.
1. Kekerasan seksual di zona perang meningkat tajam
ilustrasi bendera PBB (Makaristos, Public Domain, via Wikimedia Commons) PBB memverifikasi sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat catatan tahun sebelumnya dan hampir empat kali lipat dari angka pada 2022. Di Haiti, laporan kasus kekerasan seksual bahkan meningkat sebesar 163 persen.
Wakil Direktur Eksekutif UN Women, Nyaradzayi Gumbonzvanda, menyampaikan laporan tersebut di Markas Besar PBB di New York, sebagaimana dilaporkan UN News. Dia menegaskan situasi krisis kemanusiaan yang dihadapi perempuan di wilayah terdampak konflik. "Bagi mereka, perang bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati dengan menggulir layar ponsel. Perang ada di depan pintu mereka," kata Gumbonzvanda.
Laporan PBB tersebut mencatat sedikitnya 25 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di wilayah konflik. Saat ini sekitar 750 juta perempuan dan anak perempuan tinggal dalam radius 50 kilometer dari area konflik aktif. Angka tersebut bertambah 40 juta jiwa dibandingkan tahun 2024 dan merupakan catatan tertinggi sejak 1990.
2. Dampak krisis kesehatan dan kemiskinan ekstrem di wilayah konflik
ilustrasi kamp pengungsian (pexels.com/Ahmed akacha) Ancaman perang terhadap perempuan meluas hingga ke luar medan pertempuran, termasuk pada sektor kesehatan ibu. Gumbonzvanda memaparkan bahwa perempuan yang melahirkan di negara terdampak konflik memiliki kemungkinan lima kali lebih besar meninggal karena komplikasi persalinan dibanding di negara stabil. Di Gaza, kehancuran rumah sakit serta fasilitas persalinan dan terputusnya akses pasokan penting berkontribusi terhadap penurunan 41 persen kelahiran hidup dan kenaikan 300 persen kasus keguguran.
Perang juga mendorong kaum perempuan hidup dalam kemiskinan yang kian parah. Sekitar 170 juta perempuan dan anak perempuan berada di zona konflik sekaligus hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan bertahan pada pendapatan kurang dari 3 dolar AS atau setara Rp54.396 per hari. Selain itu, perempuan di negara terdampak konflik menghabiskan waktu lima kali lebih banyak untuk kerja perawatan tanpa bayaran dibandingkan pria dan anak laki-laki.
Laporan PBB memperingatkan bahwa meningkatnya penggunaan pesawat nirawak atau drone dan senjata jarak jauh di wilayah berpenduduk, termasuk serangan terhadap sekolah, pasar, dan rumah sakit, memicu kekhawatiran keselamatan lebih lanjut. Dilansir Anadolu, Direktur Divisi Kebijakan, Program, dan Antarpemerintah UN Women, Sarah Hendriks, mencatat lebih dari 185 konflik terjadi secara global pada 2025 dengan 65 di antaranya merupakan konflik berbasis negara. "Perang semakin berlipat ganda; cara perang dilancarkan berubah, dan perempuan serta anak perempuanlah yang menanggung akibatnya," ujar Hendriks.
3. Keterlibatan perempuan minim dalam proses perdamaian
ilustrasi konflik militer (pexels.com/Tomer Dahari) Perempuan sebagian besar tetap dikesampingkan dari berbagai upaya untuk mengakhiri pertempuran. Pada 2025, keterlibatan perempuan hanya mencakup 5 persen dari keseluruhan negosiator di 57 proses perdamaian, turun dari 7 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, tidak ada satu pun dari 13 kesepakatan gencatan senjata yang secara eksplisit melarang kekerasan seksual terkait konflik.
Pada saat yang sama, belanja militer global mencapai rekor 2,9 triliun dolar AS atau setara Rp52.582,8 triliun pada tahun lalu. Di sisi lain, sebanyak 40 persen organisasi perempuan di wilayah terdampak krisis memperkirakan bakal tutup sementara atau permanen dalam setahun ke depan karena kekurangan dana yang parah. Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous, menyoroti ketimpangan alokasi pendanaan global tersebut.
"Lebih banyak perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam perang dibandingkan kurun waktu beberapa dekade terakhir. Namun belanja militer terus meningkat dan bantuan pembangunan terus menurun," kata Bahous. Menanggapi kondisi itu, UN Women menyerukan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan, partisipasi bermakna mereka dalam perdamaian dan keamanan, investasi berkelanjutan dalam pembangunan perdamaian yang dipimpin perempuan, serta penghentian impunitas.
