Cegah Pencurian Teknologi, Korea Selatan Perketat Hukum Spionase

Pengadilan Korea Selatan kini memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun kepada siapa pun yang terbukti membocorkan teknologi strategis ke negara asing. Aturan baru ini secara drastis memperluas cakupan pasal spionase, yang sebelumnya hanya diberlakukan secara spesifik untuk aksi mata-mata terkait Korea Utara.

Reformasi hukum ini otomatis mengangkat status kejahatan pencurian rahasia dagang menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Langkah tegas tersebut diambil setelah aparat penegak hukum mencatat adanya lonjakan kasus transfer data industri bernilai tinggi ke luar negeri.

"Kemajuan teknologi China sungguh berada di luar imajinasi, dan itulah alasan mengapa saya merasakan urgensi yang begitu kuat," ungkap Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan, dilansir The Japan Times.

Produsen semikonduktor raksasa seperti Samsung Electronics dan SK Hynix kini tengah menghadapi persaingan yang kian sengit dari perusahaan asing. Kejaksaan Distrik Pusat Seoul bahkan baru saja mendakwa sepuluh mantan karyawan Samsung atas tuduhan menyelundupkan cetak biru proses fabrikasi DRAM 18 nanometer, yang berpotensi memicu kerugian hingga 5 triliun won (Rp88 kuadriliun).

Data kepolisian juga mencatat bahwa separuh dari total kasus kebocoran data industri sepanjang tahun 2025 ternyata melibatkan entitas dari luar negeri. Modus kebocoran ini umumnya terjadi melalui praktik pembajakan tenaga ahli domestik secara terencana dengan iming-iming imbalan finansial yang fantastis.

"Ketika perusahaan China membutuhkan teknologi Korea Selatan, mereka telah menyiapkan daftar spesialis untuk dihubungi dengan tawaran gaji serta tunjangan yang sangat tinggi," jelas Profesor Institut Sains dan Teknologi Lanjut Korea (KAIST), Jon Woo-jung.

Rantai pasok dari vendor berskala kecil dan menengah kini menjadi titik yang paling rentan terhadap aksi pencurian data. Tercatat, lebih dari 85 persen kasus pencurian teknologi nasional pada rentang tahun 2020 hingga 2024 secara spesifik menyasar sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Tingginya kerentanan ini turut memicu kekhawatiran Amerika Serikat (AS) terkait keamanan rantai pasok teknologi global secara keseluruhan. Di sisi lain, para pakar hukum menilai penegakan aturan baru ini akan tetap menemui jalan terjal lantaran rumitnya proses pembuktian keterlibatan langsung pemerintah asing di meja hijau.