Jakarta, IDN Times - Ketegangan maritim di Laut China Selatan kembali meningkat. Pemerintah Filipina terpaksa membatalkan misi pengiriman pasokan ke pos perbatasan mereka pada Jumat (25/9/2026).
Pembatalan itu dipicu aksi pengadangan armada China di perairan sengketa. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas kawasan dan berpotensi mengganggu kesepakatan diplomatik sementara kedua negara.
Iring-iringan kapal Filipina yang dipimpin kapal sipil MV Lapu-Lapu diadang armada China. Kapal patroli China membayangi konvoi sejak pukul 20.35 waktu setempat, lalu mendekat secara agresif di jarak sekitar 111 kilometer dari Second Thomas Shoal.
Merespons situasi berisiko di tengah ombak besar dan gelap gulita, pimpinan konvoi membatalkan pelayaran demi keselamatan kru.
“Kami menunda misi pengiriman pasokan ini untuk mencegah konflik yang bisa membahayakan keselamatan personel dan kapal kami,” kata Juru Bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Roy Vincent Trinidad, dilansir China Daily.
Pelayaran rutin itu bertujuan mengirim makanan sekaligus merotasi prajurit yang bertugas di kapal perang BRP Sierra Madre.
Kapal Penjaga Pantai China berulang kali memotong jalur pelayaran secara berbahaya. Mereka mendekat hingga radius seribu yard dari kapal logistik Filipina, sehingga mengancam keselamatan pelaut dan melanggar aturan navigasi internasional.
Meski ketegangan meningkat, insiden ini tidak menimbulkan benturan fisik maupun korban luka.
“Tidak ada tabrakan atau korban luka, tetapi pergerakan berbahaya armada China menciptakan risiko kecelakaan yang sangat serius,” ujar Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela.
Selain kapal penjaga pantai, sebuah kapal perang China juga memantau dari jauh dan menyampaikan ancaman melalui radio maritim. Aksi intimidasi itu dinilai melanggar standar keselamatan laut global.
China membantah melakukan pengadangan berbahaya terhadap konvoi Filipina. Mereka menyatakan hanya memantau dan memberi peringatan lisan karena kapal Filipina dianggap memasuki perairan tanpa izin.
“Filipina membesar-besarkan masalah ini dan sengaja bertindak provokatif, yang justru melanggar aturan di Laut China Selatan,” tegas Juru Bicara Penjaga Pantai China, Jiang Lue.
Tindakan sepihak China mencederai kesepakatan sementara tahun 2024 yang sebelumnya berhasil mencegah bentrokan fisik. Lewat kesepakatan itu, belasan misi pasokan logistik sempat berjalan lancar tanpa gesekan berarti.
Manila menegaskan wilayah Second Thomas Shoal masuk Zona Ekonomi Eksklusif mereka sesuai putusan Pengadilan Arbitrase 2016. Filipina berkomitmen melanjutkan operasi maritim secara damai untuk menegakkan hak kedaulatan negara.