China Desak AS Hormati Kawasan Teluk dan Cabut Sanksi Kuba

29 Sep 2026, 23:01 WIB

2 min read

Intinya Sih

China mendesak Amerika Serikat menghormati kedaulatan negara-negara Teluk dan menahan tindakan agresi, di tengah kekhawatiran konflik AS-Iran mengganggu keamanan Selat Hormuz serta perdagangan energi.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Beijing meminta AS menghentikan ancaman militer dan mencabut blokade terhadap Kuba, yang disebut menghambat pasokan minyak, listrik, layanan kesehatan, dan air bersih.
China menekankan negara besar harus menjaga perdamaian melalui diplomasi, kerja sama multilateral, penghormatan kedaulatan, serta kepatuhan pada hukum internasional dalam penyelesaian sengketa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah China mendesak Amerika Serikat menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan Teluk dan menghentikan tekanan terhadap Kuba. Seruan tersebut disampaikan Wakil Presiden China, Han Zheng, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Sabtu (26/9/2026).

China juga meminta penghentian tindakan sepihak yang dinilai dapat memperburuk ketegangan di kawasan Teluk dan Karibia. Beijing menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional.

1. China desak penghormatan kedaulatan negara di kawasan Teluk
potret bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak Februari 2026 terus memicu kekhawatiran terhadap keamanan navigasi di Timur Tengah. Ketegangan tersebut menjadi perhatian karena gangguan di Selat Hormuz dapat mengancam kelancaran perdagangan energi global.
"Kedaulatan dan keamanan negara-negara di Timur Tengah, termasuk kawasan Teluk, harus selalu dihormati," ujar Han Zheng.
Ketegangan meningkat setelah Washington menuduh Beijing memasok senjata pertahanan rudal kepada Teheran dan membantu Iran menghindari sanksi ekspor minyak. Menanggapi tudingan tersebut, China menegaskan stabilitas Timur Tengah hanya dapat tercapai jika semua pihak menahan diri dari tindakan agresi militer.
2. Krisis listrik di Kuba picu desakan pencabutan sanksi ekonomi
ilustrasi Kuba (pexels.com/Yuting Gao)
Kondisi di Kuba juga menjadi perhatian delegasi China. Kebijakan Amerika Serikat yang membatasi pasokan minyak disebut telah mengganggu operasional pembangkit listrik dan menyebabkan pemadaman di berbagai wilayah Kuba.
"Kami meminta negara terkait segera berhenti menggunakan ancaman militer terhadap Kuba dan mencabut seluruh blokade secara menyeluruh," kata Han Zheng, dikutip dari Channel News Asia.
Pemadaman listrik berdampak pada layanan kesehatan dan pasokan air bersih bagi warga. Washington menyatakan tekanan tersebut bertujuan mendorong perubahan rezim, sedangkan Beijing menentang kebijakan isolasi terhadap Kuba karena menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berdampak pada masyarakat sipil.
3. Negara besar wajib patuhi hukum internasional demi perdamaian
bendera China (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA)
China turut menekankan tanggung jawab negara-negara berkekuatan militer besar dalam menjaga perdamaian dan ketertiban internasional. Menurut Beijing, negara-negara tersebut perlu mengutamakan mekanisme diplomasi dan kerja sama multilateral dalam menangani konflik.
"Negara besar memikul tanggung jawab khusus untuk menjaga perdamaian global dan harus memimpin penegakan aturan secara benar," kata Han Zheng, dilansir The Economic Times.
Dalam forum tersebut, China menegaskan dukungannya terhadap penghormatan pada kedaulatan negara dan penyelesaian sengketa melalui konsultasi. Beijing juga menyerukan agar aturan dan hukum internasional menjadi dasar dalam menangani konflik serta hubungan antarnegara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.