Daftar Upaya Trump Damaikan Palestina-Israel, Dianggap Berat Sebelah

Pada periode pertamanya, Trump meluncurkan cetak biru perdamaian Timur Tengah bertajuk Peace to Prosperity pada 28 Januari 2020. Visi ini mengusulkan solusi dua negara dengan prasyarat khusus, tetapi memberikan konsesi lebih besar kepada Israel. Salah satunya adalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sepenuhnya serta legalisasi permukiman ilegal di Tepi Barat.

Inisiatif ini ditolak tegas oleh Otoritas Palestina karena dinilai sangat tidak seimbang. Dilansir BBC, Presiden Otoritas Palestina yakni Mahmoud Abbas bahkan secara tegas mengatakan bahwa Palestina tidak untuk dijual. Padahal, ketegangan diplomatik sudah meningkat sejak pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem secara sepihak pada 14 Mei 2018.

Inisiatif paling berpengaruh pada periode pertama Trump adalah Abraham Accords yang ditandatangani pada 13 Agustus 2020. Dilansir dari situs resmi US Department of State (Kementerian Luar Negeri AS), ini adalah kesepakatan damai yang diinisiasi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel dengan sejumlah negara Timur Tengah. Ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Suriah, Lebanon dan yang terbaru adalah Arab Saudi.

"Abraham" diambil dari nama nabi dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam untuk menyimbolkan perdamaian. Tujuan Abharam Accords adalah menciptakan stabilitas regional melalui integrasi ekonomi dan keamanan Arab-Israel, tanpa menunggu penyelesaian konflik Israel-Palestina terlebih dahulu. Meskipun dipuji sebagai terobosan diplomasi, sejumlah pihak menilai langkah ini mengesampingkan aspirasi kemerdekaan warga Palestina.

Pada 29 September 2025, Trump mengumumkan Gaza Peace Plan yang terdiri dari 20 poin utama untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Dilansir The Guardian, ini adalah bagian dari upaya Trump dan Amerika Serikat untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut yang berlangsung sejak Oktober 2023. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera, pembebasan seluruh sandera, pertukaran tahanan, serta mekanisme demiliterisasi Gaza secara bertahap.

Beberapa negara menjadi mediator dalam skema Gaza Peace Plan. Mereka adalah Qatar, Turki, dan Mesir. Lebih jauh, rencana ini juga mencakup upaya mengakhiri genosida dan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun, skeptisisme muncul untuk dua hal. Pertama, Amerika Serikat sama sekali belum mengakui kedaulatan Palestina. Kedua, terdapat risiko Gaza Peace Plan akan melanggar hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Yang terbaru yakni terbentuknya sebuah organisasi internastional bernama Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026. Diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat, badan yang kini beranggotakan 27 negara tersebut merupakan tindak lanjut dari Gaza Peace Plan. Tujuan pembentukannya adalah untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi wilayah Gaza pascakonflik, serta mempromosikan pemeliharaan perdamaian dunia.

Dilansir Middle East Monitor, BoP sendiri menuai penolakan dari negara-negara Barat karena beberapa alasan. Antara lain peran PBB yang dilangkahi, biaya mahal untuk keanggotaan (US$1 miliar atau Rp17,7 triliun), Palestina justru tidak menjadi anggota, serta terkonsentrasi pada kekuasaan Trump. Selain itu, ada ancaman tarif hingga pembatalan keanggotaan bagi negara yang menolak. Keikutsertaan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto juga memicu kontroversi domestik terkait relevansi dan arah politik luar negeri bebas-aktif.