Dikritik Dino, Kemlu RI: Bilateral Tak Terlaksana Bukan Berarti Diabaikan

Yvonne mengatakan, pemerintah menghargai berbagai masukan terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Namun, ia menekankan, diskusi mengenai diplomasi sebaiknya didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengapresiasi masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang tentunya didasarkan pada fakta, data, dan informasi yang akurat serta kredibel,” ujar Yvonne dalam pesan singkat kepada IDN Times, Selasa (2/6/2026).

Yvonne menjelaskan, setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan pemerintah, termasuk oleh Presiden RI, selalu melalui tahapan yang telah direncanakan dengan matang. Diplomasi yang dijalankan juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.

Menurut Kemlu, pengaturan pertemuan bilateral antara Presiden RI dan pemimpin negara atau pemerintahan lain dilakukan melalui koordinasi diplomatik yang intensif. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan, mulai dari substansi yang menjadi prioritas, kesiapan kedua pihak, hingga ketersediaan waktu dan agenda dalam setiap forum internasional.

Kemlu menegaskan, tidak terlaksananya sebuah usulan pertemuan bilateral tidak dapat langsung dimaknai sebagai tidak adanya respons dari Indonesia.

“Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa suatu usulan pertemuan yang tidak terlaksana berarti tidak direspons. Dalam praktik diplomasi, komunikasi dan koordinasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai saluran,” kata Yvonne.

Yvonne juga menjelaskan, interaksi antar pemimpin dunia dalam forum internasional tidak selalu berlangsung melalui pertemuan bilateral yang terjadwal secara resmi. Dalam banyak kesempatan, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai format lain yang lebih fleksibel.

“Sering kali terdapat berbagai bentuk engagement lain, termasuk pull-aside meeting atau pertemuan informal, maupun komunikasi di sela-sela rangkaian acara. Bentuk-bentuk interaksi tersebut juga merupakan bagian yang lazim dan efektif dalam praktik diplomasi untuk membahas isu-isu tertentu,” ujarnya.

Menurut Kemlu, bentuk-bentuk komunikasi tersebut merupakan praktik yang umum digunakan dalam hubungan internasional, dan tetap memiliki nilai diplomatik yang penting.

Dalam pernyataannya, Dino Patti Djalal mengungkapkan adanya informasi mengenai permintaan pertemuan dari sejumlah pemimpin negara yang disebut tidak mendapat respons.

“Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Staab, yang merupakan pemimpin barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorak, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons, entah kenapa,” kata Dino yang merupakan mantan wakil menteri luar negeri Indonesia tersebut.

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu juga menyebut peristiwa lain yang menurutnya terjadi dalam forum ASEAN.

“Dan dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina baru-baru ini, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspons, entah juga kenapa,” lanjut Dino.

Menanggapi sorotan tersebut, Kemlu menekankan, diplomasi tidak selalu terlihat secara terbuka oleh publik. Menurut Yvonne, sebagian proses diplomatik merupakan investasi jangka panjang yang dijalankan secara bertahap dan taktis.

“Yang perlu kami garis bawahi, diplomasi bukan hanya mengenai yang terlihat di permukaan. Sebagian aspek diplomasi bersifat investasi jangka panjang yang perlu dijalankan secara taktis dan berkala. Sementara aspek lainnya memang sengaja dijalankan secara senyap, sebagai pilihan strategis yang harus diambil demi menghindari dampak kontraproduktif,” kata Yvonne.

Pernyataan itu menjadi penegasan Kemlu bahwa efektivitas diplomasi tidak semata-mata diukur dari jumlah atau terlaksananya pertemuan bilateral resmi, melainkan juga dari berbagai bentuk komunikasi dan strategi yang dijalankan dalam hubungan antarnegara.