Jakarta, IDN Times - Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, mengkritik perubahan kebijakan militer Jepang. Ia menilai perubahan itu dapat mengancam stabilitas keamanan di Asia Timur. Pernyataan ini disampaikan pada penutupan pertemuan tiga hari Komite Sentral Partai Buruh Korea, pada Senin (22/6/2026).
Menanggapi hal itu, Pemerintah Jepang membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa seluruh program pertahanan Jepang murni bersifat defensif atau untuk pertahanan diri.
Kim Jong-un menilai modernisasi persenjataan Tokyo sebagai upaya menghidupkan kembali kekuatan militer masa lalu. Ia mengaitkan langsung kebijakan luar negeri Jepang dengan kebangkitan militerisme.
"Jepang adalah negara yang kalah perang di Asia. Kini, mereka memanfaatkan situasi yang sedang kacau untuk melepaskan semua pembatasan dan secara terbuka mengubah diri menjadi negara perang," ujar Kim Jong-un.
Sikap serupa disampaikan China yang menolak pelonggaran aturan pertahanan oleh Jepang. Beijing menilai langkah itu berpotensi merusak keseimbangan keamanan regional.
"Masyarakat dunia akan dengan tegas menolak langkah gegabah Jepang menuju militerisme model baru," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dilansir Anadolu Agency.
Sebagai tanggapan atas situasi regional, Korea Utara menyatakan akan mempercepat program pertahanan nasional. Pyongyang berfokus memanfaatkan teknologi nuklir sebagai pilar utama keamanan negara.
"Cara yang paling tepat dan satu-satunya untuk menghadapi situasi militer dan politik dunia adalah dengan terus memperbesar dan memperkuat kekuatan nuklir kami, serta sepenuhnya menjalankan peran sebagai negara pemilik senjata nuklir," tutur Kim Jong-un, dikutip dari The Japan Times.
Selain program nuklir, Korea Utara juga membangun armada tempur konvensional baru. Pyongyang memerintahkan percepatan perakitan kapal penjelajah rudal berpemandu strategis berbobot 10 ribu ton di galangan kapal nasional.
Langkah ini diambil untuk menghadapi aktivitas latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea. Pyongyang menilai latihan itu sebagai ancaman.
Pemerintah Jepang segera menepis tuduhan kebangkitan militerisme yang dilontarkan Korea Utara. Tokyo menyatakan tetap berpegang pada prinsip perdamaian pasca-Perang Dunia II.
"Pernyataan bahwa Jepang sedang menjadi kekuatan militer atau menghidupkan kembali militerisme sama sekali tidak berdasar," tegas Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, dilansir Kyodo News.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang memang mengubah aturan ekspor persenjataan militer. Aturan baru ini memungkinkan ekspor jet tempur ke negara mitra untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
Meski demikian, Minoru Kihara menegaskan kebijakan baru ini bertujuan menjaga keselamatan Jepang serta ikut menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Tokyo pun mendesak Pyongyang menghentikan uji coba rudal dan mematuhi sanksi internasional.