Kim Jong Un Kecam Jepang sebagai Negara Perang, Tegaskan Penguatan Nuklir Korut
- Kim Jong Un menuduh Jepang berubah menjadi negara perang dan mengecam AS serta Korsel karena memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea melalui aktivitas militer dan intelijen.
- Rapat pleno Partai Buruh Korut sepakat memperkuat kekuatan nuklir, membangun kapal penjelajah rudal baru, serta memperketat perbatasan dengan Korsel yang disebut sebagai negara paling bermusuhan.
- Pemerintah Jepang menolak tuduhan Kim, menegaskan kebijakan pertahanannya tetap defensif, dan meminta Korut mematuhi resolusi PBB terkait larangan aktivitas nuklir.
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, menyampaikan kritik keras terhadap Jepang dengan menuduhnya telah mengubah diri menjadi negara perang. Ia juga memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu kekhawatiran serius di komunitas internasional.
Pernyataan itu disampaikan Kim dalam rapat pleno Komite Sentral Partai Buruh, yang berlangsung selama tiga hari hingga 22 Juni 2026.
1. Kim Jong Un juga mengkritik AS dan Korsel
Menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Selasa (23/6/2026), Kim menilai Negeri Sakura memanfaatkan situasi geopolitik global saat ini untuk melepaskan berbagai pembatasan usai Perang Dunia II dan memperkuat kapasitas militernya.
"Jepang secara terang-terangan telah mengubah dirinya menjadi negara perang dengan memanfaatkan keadaan yang mengkhawatirkan saat ini sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari semua belenggu," ujar Kim.
Selain mengkritik Jepang, Kim juga mengecam Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) yang menurutnya memperburuk ketegangan situasi di Semenanjung Korea melalui modernisasi militer, latihan gabungan, dan akitivitas intelijen.
2. Korut menyerukan pembangunan aset pertahanan strategis
Dilansir NHK News, sebagai respons, rapat pleno tersebut secara bulat sepakat untuk terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir Pyongyang. Pemerintah Korut menyatakan bahwa penguatan status negara sebagai pemilik senjata nuklir merupakan cara paling efektif untuk menghadapi situasi politik dan militer internasional yang dinilai semakin tidak menentu.
Kim memerintahkan percepatan pembangunan aset pertahanan strategis, termasuk kapal penjelajah rudal seberat 10 ribu ton, pembangunan pangkalan angkatan laut baru, dan pengetatan perbatasan dengan Korsel yang kini didefinisikan sebagai 'negara paling bermusuhan'.
Yang Moo-jin, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, mengatakan bahwa komentar tersebut menggarisbawahi penolakan berkelanjutan Pyongyang terhadap denuklirisasi dan dorongan untuk diakui sebagai negara nuklir.
"Korut sekali lagi menegaskan bahwa pembicaraan denuklirisasi tidak akan dilakukan. Mereka hanya akan terlibat dalam negosiasi sebagai negara pemilik senjata nuklir dengan kedudukan yang setara dan berpotensi fokus pada pengurangan senjata daripada pembongkaran," ungkapnya, dikutip dari The Japan Times.
3. Tanggapan Jepang atas pernyataan Korut
Kritik tajam Kim terhadap militerisme Jepang ini serupa dengan pernyataan Presiden China Xi Jinping saat mengunjungi Pyongyang awal bulan ini. Saat itu, Xi juga menyatakan penentangannya terhadap upaya menghidupkan kembali militerisme di kawasan Asia.
Menanggapi pernyataan Kim Jong Un, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menegaskan bahwa kebijakan Tokyo yang sepenuhnya berorientasi pada pertahanan tidak berubah.
"Tuduhan bahwa Jepang sedang menjadi kekuatan militer atau menghidupkan kembali militerisme tidak berdasar," kata Kihara dalam konferensi pers di Tokyo, dikutip dari Kyodo News.
Ia juga mendesak Pyongyang untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait larangan aktivitas nuklir.
