Dukungan Publik ke Perang Iran Turun, Kepuasan Warga pada Trump Anjlok

Hasil survei terbaru menunjukkan hanya 31 persen warga Amerika Serikat yang mendukung aksi militer terhadap Iran. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding survei pada Maret 2026 yang mencatat angka 37 persen serta awal Agustus 2026 sebesar 34 persen. Sejak konfrontasi bersenjata dimulai pada Sabtu (28/2/2026), tingkat persetujuan publik terhadap perang terus berada di bawah 40 persen.

Penurunan dukungan secara keseluruhan dipicu oleh pergeseran sikap di internal pendukung Partai Republik. Berdasarkan rincian riset Reuters/Ipsos, proporsi pemilih dari basis Partai Republik yang mendukung perang merosot menjadi 69 persen dari sebelumnya 77 persen pada Maret 2026. Perubahan konstelasi suara basis konservatif ini memperlemah legitimasi politik atas kebijakan luar negeri pemerintah.

Dampak pertempuran turut membebani posisi politik Donald Trump di mata publik secara nasional. Dalam dua jajak pendapat berturut-turut, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Trump bertahan di angka 33 persen. Capaian rendah tersebut menyamai rekor terburuk yang pernah dicatat dia pada Desember 2017 sewaktu menjalani periode pertama pemerintahan.

Dampak ekonomi akibat perang Timur Tengah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas pekerja di Amerika Serikat. Tindakan Iran yang melancarkan pemblokiran de facto terhadap ekspor minyak kawasan memicu kenaikan harga energi global. Kondisi ini memperberat beban biaya hidup harian warga di tengah ancaman inflasi pasar domestik.

Harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Amerika Serikat melonjak tajam. Memasuki bulan keenam konflik, harga bensin melonjak lebih dari 1 dolar AS per galon (3,8 liter) dibandingkan kondisi sebelum perang, menurut data Reuters yang dilansir Al Jazeera. Peningkatan beban transportasi ini berpotensi menggerus daya beli publik serta memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

Keresahan publik kian membesar seiring estimasi masa konflik yang diprediksi berlangsung sangat lama. Sebanyak 83 persen responden meyakini pertempuran akan membentang dalam durasi panjang, naik dari angka 80 persen pada awal bulan. Prospek perang berkepanjangan ini bertolak belakang dengan janji kampanye Trump yang mengusung prinsip America First untuk menghindari keterlibatan militer asing.

Situasi ekonomi tersebut menjadi ancaman serius bagi posisi Partai Republik dalam midterm elections pada November 2026 mendatang. Kelompok pemilih independen saat ini lebih cenderung memihak Partai Demokrat dengan proporsi 33 persen dibanding Partai Republik yang meraih 19 persen.

Menanggapi dinamika medan perang dan tekanan domestik, pemerintah Amerika Serikat mulai mengalihkan fokus strategi. Washington kembali memperketat sanksi ekonomi guna melumpuhkan fondasi finansial Teheran sebagai langkah utama di luar operasi militer langsung.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan peluncuran program sanksi komprehensif bernama Operation Economic Outcast pada Senin (24/8/2026). Langkah ketat tersebut menargetkan seluruh muara pendapatan Iran, terutama sektor ekspor minyak bumi dan perdagangan internasional. Pemerintah berupaya mencegah negara maupun perusahaan asing menjalin hubungan bisnis komersial dengan Teheran.

Penerapan tekanan ekonomi masif ini diharapkan mampu menekan kemampuan finansial militer lawan dalam jangka panjang. Meski demikian, para pengamat menilai efektivitas sanksi masih bergantung pada kepatuhan komoditas energi di pasar internasional. Pemerintah Washington bertekad menjaga dominasi diplomasi sembari meredam gejolak politik dalam negeri yang terus meningkat.